Plt Bupati Kutim Harapkan Lulusan BLKI Tidak Menganggur

SANGATTA – Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang didampingi Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sudirman Latif menutup kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) gelaran Disnaker melalui UPT Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Mandiri Kutim di Aula UPT BLKI Mandiri Jalan Sidodadi, Selasa (8/12/2020).

Dalam kesempatan itu, Kasmidi mengapresiasi BLKI Mandiri yang sudah mencetak orang-orang yang sudah punya kemampuan (skill) dan bersertifikat resmi. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Disnaker terus memaksimalkan peran BKLI di daerah yang disupport menggunakan dana APBN. BLKI dengan konsep PBK diyakini mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Lulusan BLKI akan menjadi tenaga kerja yang tidak hanya kompeten dan berdaya saing tinggi tapi juga tersertifikasi sehingga cepat diserap industri,” terang Kasmidi disaksikan para undangan yang hadir seperti mitra kerja BLKI Mandiri Kutim dari perwakilan perusahaan PT KCP dan PT Pama.

Selanjutnya, Kasmidi mengharapkan jelang di 2024 nanti ada penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran. Untuk itu, tenaga kerja di Kutim harus dipersiapkan dari sekarang.

“Kita jangan jadi penonton. Pasca PBK, harus bisa bekerja di perusahaan yang sesuai dengan skill yang ditekuni. BLK kita jadi sarana, kalo bisa jangan sampai pelatihan saja harus dikawal jangan sampai tidak menganggur harus kita priotitaskan. Ini meminimalisir kemiskinan seperti pengangguran,” tegas Kasmidi.

Ia pun akan meminta Disnaker dan BLKI Mandiri Kutim intens berkoordinasi dan bersinergi dalam program-program tidak hanya seperti PBK, tapi lulusan BLKI ini bisa melakukan magang atau praktek kerja lapangan (PKL) di perusahaan yang ada di Kutim.

“Kita akan surati perusahaan ini agar lulusan BLKI Mandiri Kutim bisa langsung mengapikasikan di dunia kerja. Kita terus dukung para anak-anak yang sudah praktek di bidang otomotif dan bangunan serta ibu-ibu yang sudah mahir menjahit dan dirasa punya skill mumpuni bisa digunakan ilmunya di lapangan,” ulasnya.

Lebih jauh, Kasmidi menuturkan untuk ibu-ibu yang sudah menjahit juga bisa menciptakan peluang membuat UMKM. Nantinya Disperindagkop bisa memperhatikan prospek ini agar para ibu-ibu bisa dibantu dalam pengembangan produknya maupun promosinya dibantu dari subsidi APBD Kutim jika memang ada proposal yang masuk ke Pemkab Kutim.

“Peluang-peluang harus dimanfaatkan, intinya harus membangun Kutim contohnya saja dengan menciptakan industri jasa maupun kreatif. Kutim harus menjadi magnet mencari kerja pasalnya ke depan di Kutim akan ada pabrik semen dan metanol. Ini kesempatan emas, lulusan BLKI Mandiri Kutim bisa berperan aktif masuk mengisi menjadi tenaga kerjanya yang profesional,” urainya.

Sementara itu, Plt Kadisnaker Kutim Sudirman Latif melaporkan tahun ini BLKI Mandiri Kutim digeber sebanyak 6 paket dengan 96 orang yang ikut PBK. Terbagi dalam jurusan pengelasan, bangunan, dan menjahit. Mereka dilatih oleh instrukrur khusus dari lokal dan pengajar dari luar.

Sudirman mengatakan PBK ini ditopang oleh tiga pilar utama, pertama, untuk membangun SDM unggulberbasis kompetensi diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indoensia (SKKNI). Kedua, PBK yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan di tempat kerja. Sedangkan pilar ketiga adalah sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi, dan dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas.

“Pembekalan keterampilan melalui PBK yang diaplikasikan oleh balai-balai pelatihan kerja menjadi alternatif dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan global yang semakin ketat,” ujarnya. (irfan)

Satgas KLA Gelar Rapat Evaluasi

SANGATTA – Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai salah satu program penting pemerintah dalam mendorong tercapainya perlindungan terhadap hak hidup anak dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosial bagi tumbuh kembangnya. Sebagaimana diketahui, Kutim telah mendapatkan penghargaan KLA dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 lalu.

Untuk mendapatkan gagasan yang bermanfaat dalam melakukan penataan dan pengembangan disemua aspek, serta indikator penilaian dalam kategori sebagai KLA di masa yang akan datang, maka Gugus Tugas KLA Kabupaten Kutim menggelar rapat evaluasi, yang dihelat di Aula Bappeda, Selasa (8/12/2020).

Rapat evaluasi tersebut, dibuka Sekretaris Kabupaten H Irawansyah, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Suroto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim.

Irawansyah dalam sambutannya mengatakan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak yang sama dalam satu negara.

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib di jamin, di lindungi dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, pemerintah dan pemerintah daerah,” ucap mantan Kadisperindag Kutim ini.

Lebih lanjut, Irawansyah menambahkan, KLA merupakan kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan. Yakni berbagai, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak, yang terbagi dalam 24 indikator.

“Gugus Tugas KLA adalah salah satu indikator dari 24 indikator KLA. Kami mengapresiasi Kutim yang juga telah membentuk Gugus Tugas KLA, yang hari ini melakukan rapat Evaluasi,” kata Irawansyah. (*/wak hedir)

Koperasi Berkah Salama Jaya Tanda Tangani Kerja Sama Dengan Petani Penggemukan Sapi di Kubar

SENDAWAR – Koperasi Berkah Salama Jaya yang bergerak di bidang penggemukan ternak sapi di Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kerja sama dengan petani penggemukan sapi melalui penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) bersama lima unit cabang di Kutai Barat (Kubar).

Dari lima unit cabang yang ada di Kubar yaitu, unit Muara Lawa, Unit Bongan, Unit Sekolaq Darat, Unit Linggang Bigung dan Unit Barong Tongkok berangotakan 184 orang.

Bupati Kubar FX.Yapan yang hadir dalam acara tersebut kepada wartawan menyampaikan, kini saatnya masyarakat Kubar mengubah pola pikir dari tidak biasa beternak memelihara sapi menjadi peternak sapi.

Dikatakan Yapan, saat ini Kubar sudah ada wadah seperti koperasi Berkah Salama Jaya yang membantu dalam memelihara dan menggemukkan sapi. Diharapkan warga Kubar pendatang atau keturunan Jawa bisa mengajari masyarakat yang asli Kubar dan keturunan Dayak cara beternak dan memelihara sapi yang baik dan benar.

“Tujuannya agar kita nantinya dapat menyangga IKN dalam menyediakan daging sapi,”ujar FX.Yapan usai menyaksikan penandatanganan MoU di Hotel Sidodadi, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Senin (7/12/2020).

Yapan menuturkan, langkah pemerintah daerah sendiri dalam hal pertanian dan peternakan diserahkan sepenuhnya pembinaan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk bermitra dengan siapapun. Contohnya sekarang seperti KNPI, sudah ditunjukkan kerja nyatanya bermitra dengan koperasi Berkah Salama Jaya dalam hal ternak sapi. Bukan hanya omongan belaka, akan tetapi kerja nyatanya di bisa ditunjukkan.

“Saat ini kita sudah lihat bersama bahwa KNPI sudah berbuat,”ujarnya.

Yapan berharap seluruh masyarakat Kubar selalu berbuat yang utama untuk diri sendiri baru untuk orang lain. Ke depannya ia berharap CSR perusahaan yang ada di Kubar menyisihkan sedikit dana CSR nya untuk berbagi dengan sektor pertanian dan juga perikanan serta peternakan.

“Saya sangat mendukung siapapun yang mempunyai ide ide untuk berbuat dan membangun, saya akan hormat sama mereka,” tandasnya.

Ia berpesan kepada semua warga Kubar untuk selalu berbuat dan bergandeng tangan membangun Kubar yang tercinta sebagai penyangga Ibukota Negara (IKN) ke depannya.

Sementara itu direktur Koperasi Berkah Salama Jaya Suparlan mengatakan, MoU penggemukan ternak sapi ini merupakan hal baru. Pola kemitraan baru dengan peternak sapi dengan tempo tiga bulan bisa panen. Berbeda dengan peternak yang bisa panen satu tahun sekali seperti disaat Hari Raya Qurban saja.

Dikatakan Suparlan, dengan menjadi petani tahunan baru panen dan dagingnya hanya melalui taksiran itu sangat merugikan bagi para peternak sapi itu sendiri.

“Maka dari itu kita melakukan terobosan baru dengan sistem penggemukan selama tiga bulan sudah bisa panen,”bebernya.

Ia menuturkan, saat ini di Kubar sudah terbentuk lima unit kelompok ternak yang beranggotakan 184 anggota, antara lain unit Bongan, Unit Muara Lawa, Unit Linggang Bigung, Unit Sekolaq Darat dan Unit Barong tongkok.

“Pola kemitraan ini harapannya kita saling menguntungkan antara koperasi dan peternak itu sendiri,”ujarnya.

Dijelaskannya, artinya petani hanya melakukan penggemukan selama tiga bulan, dan selisih dari timbangan berat badan sapi itulah keuntungannya. Untuk jasa pendampingan induk hanya mengambil sepuluh persen dari keuntungan bersih kelompok tersebut.

“Untuk pemasarannya langsung disalurkan ke RPH yang membutuhkan sapi lebih banyak,”jelasnya.

Ia membeberkan soal pendamping permodalan dari induk koperasi berkah selama jaya menggandeng perusahaan besar seperti Petamina dengan perbankan yang ditunjuk dari kementrian, dan induk memfasilitasi pengajuan permodalan, tentunya dengan ketentuan perbankan tersebut.

“Untuk pinjaman kita dari Pertamina sudah disetujui sekitar Rp34 milliar lebih yang akan dikucurkan ke Koperasi Berkah Salama Jaya,”ungkapnya.

Ia menuturkan, Koperasi Berkah Salama Jaya sebagai induk untuk penggemukan sapi se-Kaltim, saat ini yang sudah ada sekitar delapan belas kelompok ternak.

“Yang belum terbentuk saat ini hanya di Berau saja,”tutupnya. (arf)

Pemkab Kutim Terima Hibah Pengelolaan Pelabuhan

SANGATTA – Kewenangan penuh pengelolaan Pelabuhan Laut Sangatta di Kenyamukan dimiliki Pemkab Kutim setelah surat hibah dari pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan sudah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo. Sejak 2016, progres pembangunan Pelabuhan Laut Sangatta sempat mengalami kendala karena adanya tumpang tindih pengelolaan aset pusat yang seharusnya jika daerah diberikan hak penuh tidak akan mandek. Kini semuanya sudah ada titik terang di penghujung 2020.

Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim Rizali Hadi secara resmi menerima surat hibah dari Dirjen Perhubungan yang diserahkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Sangatta Rian Riko di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim, Senin (7/12/2020).

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan ada dua pekerjaan besar yang harus dikerjakan secara bersamaan. Pertama, penyelesaian causeway atau jalan penghubung pelabuhan dengan sisi darat. Selain itu, ada sisi darat terutama fasilitas ruang tunggu dan berbagai fasilitasnya. Karena itu, tentu akan memakan biaya yang cukup besar.

“Alhamdulillah dari momen seremonial penyerahan aset dari pusat ke daerah tentunya menjadi angin segar dalam pengembangan Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan ke depan. Tentunya causeway sudah jadi milik pemerintah daerah. Sehingga tidak ada lagi klaim dari berbagai pihak sehingga, Pemkab bisa untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan causeway yang memang belum rampung dikerjakan pemerintah pusat,” jelasnya.

Kasmidi menambahkan tentunya hal ini membuat Pemkab Kutim akan serius mengawal Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan agar bisa selesai di 2021.

“Kita akan fokus untuk mempunyai armada perairan, Kutim tidak boleh kalah dengan daerah lain karena letak strategis perairan Kutim dinilai lebih unggul karena mempunyai tingkat kedalaman air cukup dalam dan tidak dangkal untuk disinggahi kapal-kapal besar. Siapa yang kuat harus punya armada perairan,” tegasnya.

Selanjutnya dengan diberikannya kewenangan penuh oleh daerah, maka Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan membuat Pemkab Kutim akan merencanakan penganggaran pembangunan di 2021.

“Kita lihat nanti anggarannya di 2021, jika kita kesulitan Pemkab akan bersinergi dengan bantuan dana CSR perusahaan. Kita akan genjot dan tuntaskan penyelesaian causway. Pelabuhan ini sangat dibutuhkan karena aksesnya cepat ke tempat lain. Selain itu jika ada pelabuhan tentunya pengiriman barang-barang dari luar yang masuk ke Kutim harganya lebih murah dan hemat dan murah. Disisi lain juga meningkatkan PAD,” urainya.

Senada, Kepala Kantor UPP Kelas II Sangatta Rian Riko mengungkapkan jika hasil ini merupakan perhatian pusat ke daerah khususnya Kutim yang sekarang sudah jelas peruntukannya dalam pengelolaan hibah Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan.

“Pelabuhan merupakan pintu gebang membuka perekonomian dan lapangan kerja. Kami harap Pemkab Kutim dapat melakukan pengembangan lanjutan Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan. Tentunya terus dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan Dirjen Kepelabuhan dan UPP mendukung percepatan penyelesaian pelabuhan guna mendukung keselamatan pelayaran,” urainya.

Sebelumnya Kepala Dishub Kutim Rizali Hadi melaporkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sangatta telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor KM 80 pada 9 April 2019 dengan 4 fasilitas di antaranya dermaga (140 x 12) M2, Trestle (810 x 8) M2, Causeway (500 x 6) M2, dan Reklamasi (50 x 50) M2.

Histori pelaksanaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan melalui dua sumber dana, yaitu APBD Kutim dan APBN. Untuk APBD Kutim Tahun Anggaran (TA) 2011 telah melakukan Survey Investigation Design (SID) dan dalam melaksanakan pembangunan fisik mengalokasikan anggaran TA 2011 – 2013 sebesar Rp 261.497.821.000 untuk sisi laut (dermaga dan trestle) dengan MYC-I dan TA 2013 – 2016 sebesar 47.862.217.000 (reklamasi sisi darat 2,4 hektar) juga dengan MYC-II.

Kemudian, untuk APBN dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut telah mengalokasikan anggaran TA 2011 – 2012 sebesar Rp 64.416.033.500 dan untuk pembangunan causeway (500 x 6) M2 dan reklamasi (50 x 50) M2. (irfan)

Plt Bupati Kutim Tinjau Pembangunan Jembatan Masabang

SANGATTA – Hari pertama kerja pasca cuti kontestasi Pilkada, Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang langsung melakukan peninjauan progres pembangunan Jembatan Masabang di Desa Sangatta Selatan, Senin (7/12/20). Saat meninjau, Kasmidi didampingi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim Witono dan Camat Sangatta Selatan Hasdiah.

Pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan dan Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara itu itu kini sudah tampak tersambung. Jembatan Masabang merupakan aspirasi masyarakat sejak 2005 dan wacananya sudah berhembus ditahun-tahun sebelumnya. Tapi, kala itu belum ada kebersamaan, sehingga pembangunan jembatan tersebut belum bisa terlaksana.

Hingga saat ini perkembangan daerah semakin pesat, kebutuhan mobilitas sebagai akses terdekat antara Sangatta Selatan dan Sangatta Utara sangat dibutuhkan. Maka tidak ada kata lain jembatan Masabang harus dibangun.

Dengan pembangunan jembatan tersebut, Kasmidi menilai akan lebih memudahkan masyarakat. Ketika ada musibah misalnya, seperti kebakaran, kecelakaan dan lain sebagainya. Maka akses mobilisasinya akan mudah dan lebih cepat, ketimbang harus memutar di Jembatan Kampung Kajang atau melaui Jembatan Pinang di Jalan Poros Sangatta-Bontang.

“Jadi cepat, itu salah satu yang menjadi pertimbangan kita. Jadi mohon maaf, bagi masyarakat yang usahanya ponton insyaAllah tidak akan dirugikan,” tuturnya.

Kasmidi menyebut opsi untuk tetap memberdayakan pengusahaan ponton yaitu melalui penataan ponton menjadi tempat kuliner. Sebagaimana konsep Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan. Bisa saja menjadi wahana dan tempat wisata kuliner. Sarapan pagi atau makan malam. Jika memungkinkan dibangun restoran-restoran mini.

Sementara itu, dari pantauan Pro Kutim progres pengerjaan Jembatan Masabang sudah mencapai 84 persen. Berdasarkan data pengerjaan oleh pihak kontraktor PT Putra Angga Pratama, nilai kontrak proyek Rp 35.052.216.000 dengan type jembatan rangka besi lengkung Kelas A dengan panjang jembatan 50 meter, lebar 1 – 7 – 1 meter. Panjang penanganan jalan 900 mm dan produk akhr jalan perkerasan kaku (Rigid Pavement) tebal 27 cm.

“Progresnya sudah mencapai di angka 84 persen, kita terus genjot pengerjaan Jembatan Masabang agar segera selesai,” ucap salah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim Fahmi Ramdani. (hms13/hms3)

« Previous Page — Next Page »