Gubernur dan Pers di Kaltim

Catatan Rizal Effendi

SAYA datang ke Hotel Grand Cokro Balikpapan, hari Rabu (20/5/2026). Di sana ada hajatan dari organisasi media. Pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim 2025-2029 sekaligus dirangkai dialog media bertajuk “Media Berkelanjutan: Membangun Ekosistem Pers yang Profesional dan Independen di Kalimantan Timur.”

Pengurus SPS yang dilantik diketuai Ajid Kurniawan, dengan Sekretaris Sumarsono dan Bendahara Supriyono. Ajid sekarang ini Direktur Balikpapan Pos, anak perusahaan dari Kaltim Post Group. Induknya adalah Jawa Pos Group.

Apa itu SPS? Dulu SPS itu adalah Serikat Penerbit Surat Kabar.  Organisasi yang menghimpun semua perusahaan surat kabar. Tapi sekarang SPS  juga menjadi wadah berbagai media. Selain media cetak,  juga media online hingga berbagai platform digital lainnya.

SPS merupakan organisasi perusahaan pers tertua di Indonesia. Didirikan di Yogyakarta, 8 Juni 1946. Ketuanya dari tokoh pers terkenal. Mulai HM Sumanang,  Jakob Utama (Kompas), Dahlan Iskan (Jawa Pos) sampai Alwi Hamu (Fajar Makassar).

Dulu SPS mitranya hanya satu di organisasi wartawan yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sekarang sudah banyak. Selain PWI ada Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Ada juga Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Ketua Umum SPS Pusat (2023-2027) Januar P Ruswita datang dari Jakarta. Dia yang melantik Ajid bersama pengurus lainnya. “Selamat bekerja dan berjuang, karena industri media konvensional seperti surat kabar, radio, televisi dan majalah tengah mengalami disrupsi berat,” katanya serius.

Januar mengungkapkan, saat ini banyak perusahaan media yang tidak mampu bertahan hingga harus menghentikan operasional dan melakukan pemutusan hubungan kerja. “Namun media anggota SPS tetap berkomitmen menghadirkan karya jurnalistik yang berkualitas dan bertanggungjawab,” katanya optimistis.

Anggota SPS di seluruh Indonesia tercatat 504 tersebar di 30 provinsi. Khusus di Kaltim ada 27 perusahaan media, yang menjadi anggota SPS.

Ajid bersama pengurus lainnya menyatakan siap bekerja untuk menjaga kelangsungan perusahaan pers di Kaltim. “Walaupun berat situasinya kita harus tetap optimis, media di daerah ini harus tetap hidup dan berkarya,” katanya bersemangat.

BANYAK MUDARATNYA

Dialog media yang digelar SPS Kaltim dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang II Siti Farisyah Yana. Gubernur Rudy Mas’ud tidak datang. Tapi sebelumnya dia sempat menerima audiensi Ajid dan pengurus lainnya di ruang kerjanya.

Gubernur sempat mengeluh berkaitan menjamurnya informasi di media sosial yang dinilai mengabaikan akurasi demi mengejar viralitas. Menurutnya, kondisi itu berpotensi memicu dampak negatif di masyarakat.

“Media sosial saat ini lebih banyak menghasilkan informasi berbasis destruktif ketimbang konstruktif. Akibatnya  lebih banyak menebar mudaratnya ketimbang kebermanfaatannya bagi masyarakat,” tambahnya.

Ia meminta kepada insan pers, khususnya media arus utama tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan berpegangan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sehingga produk berita yang dihasilkan tetap objektif, faktual dan berintegritas.

Belakangan ini Rudy Mas’ud memang banyak mendapat serangan dari media sosial termasuk media online yang menyorot berbagai kebijakannya. Repotnya media online yang tidak berbadan hukum memang tidak mengenal kode etik. Mereka merasa bebas membuat narasi dan konten.

Berkaitan dengan ramainya di medsos, justru Rudy Mas’ud mendapat dukungan dari “bosnya” Menteri ESDM Bahlil Lahadia, yang juga Ketua Umum DPP Golkar.  “Pak Rudy, kalau kita jadi pejabat, ngg viral itu nggak top. Karena kita viral maka kita top. Plus minus itu biasa. Tinggal bagaimana cara kita memitigasi dan menyiasati. Dengan kata lain, harus kita olah-olah sedikit. Kira-kira begitu. Ngga papa, kau Ketua Golkar. Ngga papa. Ngga ada itu mundur-mundur,” ujar Bahlil dalam acara Migas di ICE BSD Tangerang, Rabu (20/5/2026).

Sementara itu,   dalam dialog media yang dipandu Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin, anggota Dewan Pers M Jazuli yang juga Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers bersama Suhendro Boroma, Wakil Ketua Umum SPS Pusat meminta keberpihakan Pemerintah untuk menjaga kehidupan pers yang sehat.

Menurut Jazuli kebijakan Pemerintah diperlukan untuk menjaga media berkelanjutan. Selain berpihak, Pemerintah harus menjadi wasit yang adil karena media arus utama tidak bisa berhadapan dengan disrupsi digital yang memang tidak bisa dihindarkan. “UU Pers No 40 Tahun 19999 tentang Pers dan KEJ sudah waktunya direvisi,” tambahnya.

Suhendro meminta Pemerintah bersikap konsisten. Dia menyoroti kebijakan Kepala Badan Komunikasi (Bakom RI) M Qodari yang melibatkan homeless media dalam acara jumpa pers Istana.

Saya bilang pers di Kaltim sudah lama tidak sehat jauh sebelum era platfom digital. Meski Kaltim disebut kaya, tapi tak cukup sehat buat menunjang nafas pers. Soalnya sektor yang menopang perekonomian Kaltim itu dari industri migas, batu bara dan sawit. Mereka tak butuh promosi atau iklan karena sudah jelas pasar dan konsumennya. “Jadi boleh dibilang tak pernah beriklan di media,” kata saya. Apalagi di era sekarang.

Pers di Kaltim saat ini sangat tergantung dengan kontrak berita atau halaman dari Pemda dan DPRD. Tapi repotnya itu bisa menjadi alat untuk membungkam kebebasan pers. Kalau persnya keras maka kontraknya bisa dibatalkan.

Saya juga menyoroti pembangunan IKN yang sudah menghabiskan dana APBN sekitar Rp147 triliun lebih. Seperti yang dijelaskan juga Troy Pantouw, Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik & juru Bicara IKN, pembangunan IKN jalan terus. Tak ada pengaruhnya dengan terbitnya Keputusan MK No 71 yang menegaskan Jakarta masih sebagai Ibu Kota negara.

Menurut saya, IKN belum banyak berpihak kepada pers daerah. Sebab, pers daerah hampir tak kecipratan dari dana ratusan triliun itu. Hampir tak ada pemasangan iklan atau pariwara dari para kontraktor yang mengerjakan IKN.

Saya berharap Otorita IKN ikut mendorong agar para investor dan kontraktor IKN memberi kontribusi kepada pers daerah. “Perlu juga di sana ada Balai Wartawan di IKN dan kartu liputan IKN,” usul saya.

Tampil juga sebagai pembicara Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Tjahjo Purnomo, Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono dan Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto.(*)

DPRD Samarinda Minta Perbankan Perkuat Dukungan bagi Pelaku UMKM

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menaruh perhatian terhadap upaya perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menyusul adanya tawaran program kredit tanpa agunan hingga Rp100 juta dari pihak perbankan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi menilai program tersebut cukup menarik karena dapat membantu pelaku usaha kecil yang selama ini mengalami kendala agar memenuhi persyaratan pinjaman perbankan.

Meski begitu, ia menegaskan DPRD belum akan memberikan rekomendasi sebelum memahami secara rinci mekanisme dan prosedur penyaluran kredit tersebut. Menurutnya, pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan agar program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tadi dalam hearing kami mendengar ada program kredit tanpa agunan hingga Rp100 juta. Mekanismenya tentu akan kami pelajari lebih dulu,” ujar Iswandi, Kamis (21/5/26).

Ia menjelaskan, apabila skema pembiayaan itu terbukti mempermudah akses modal bagi masyarakat kecil, maka DPRD siap mendorong kerja sama dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi UMKM, seperti dinas perdagangan maupun dinas koperasi.

Menurutnya, keterbatasan modal hingga kini masih menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Samarinda dalam mengembangkan usaha. Karena itu, keberadaan program kredit ringan dinilai dapat menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat.

Namun demikian, Iswandi mengingatkan agar pelaksanaan program tetap disertai pengawasan yang ketat. Seleksi penerima kredit juga dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan kredit bermasalah di kemudian hari.

“Jangan sampai program ini terlihat baik di awal, tetapi akhirnya memunculkan kredit macet karena pengawasannya tidak maksimal,” katanya.

Ia berharap sektor perbankan dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Samarinda. Menurutnya, dukungan terhadap pelaku usaha kecil tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah. (yud)

Pembahasan Raperda Limbah B3 Dinilai Masih Banyak Celah

SAMARINDA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Samarinda dinilai masih perlu pendalaman lebih lanjut. Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai substansi raperda tersebut belum memiliki dasar urgensi dan landasan hukum yang cukup kuat untuk segera disahkan.

Menurutnya, sejumlah poin dalam pembahasan masih belum selaras dengan tujuan utama pembentukan regulasi tersebut. Karena itu, ia meminta agar kajian terhadap raperda dilakukan kembali secara menyeluruh sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Masih ada beberapa bagian yang belum sinkron, baik dari sisi isi maupun urgensi pembentukan raperda tersebut. Jadi menurut saya pembahasannya belum tepat jika diteruskan sekarang,” kata Iswandi, Kamis (21/5/26).

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, pengaturan mengenai limbah B3 sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dengan adanya regulasi dari pemerintah pusat tersebut, pemerintah daerah dinilai harus berhati-hati agar tidak melampaui kewenangan yang telah diatur.

“Persoalan limbah B3 sudah memiliki aturan yang jelas dari pemerintah pusat melalui PP Nomor 22 Tahun 2021. Karena itu daerah tidak bisa membuat kebijakan di luar kewenangan yang dimiliki,” ujarnya.

Ia menekankan, pembentukan peraturan daerah harus benar-benar berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan memiliki pijakan hukum yang jelas. Jangan sampai, kata dia, perda hanya dibuat untuk memenuhi target legislasi tanpa melihat efektivitas maupun manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Iswandi juga menilai masih ada sejumlah persoalan lain yang lebih prioritas agar segera diatur melalui perda. Ia menyebut usulan Raperda Limbah B3 tersebut merupakan rancangan lama yang sudah muncul sejak 2022.

“Kalau masih ada aturan lain yang lebih mendesak, maka itu yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Apalagi usulan raperda ini sebenarnya sudah cukup lama dibahas,” ungkapnya.

Pada proses penelaahan, ia mengaku menemukan beberapa pasal yang dinilai belum memiliki kejelasan sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Ia meminta seluruh materi pada raperda dikaji kembali agar hasil akhirnya benar-benar matang.

“Ada beberapa pasal yang menurut saya masih belum jelas. Maka pembahasannya perlu diperbaiki lagi supaya nantinya tidak menimbulkan penafsiran berbeda,” tuturnya.

Terkait adanya sejumlah daerah lain yang telah memiliki perda serupa, Iswandi menilai kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk langsung menerapkan aturan yang sama di Samarinda tanpa kajian mendalam.

“Setiap daerah tentu memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Kalau masih banyak hal yang belum jelas, maka pembahasannya memang harus disempurnakan terlebih dahulu agar regulasi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” tutupnya. (yud)

DPRD Samarinda Dorong Pemerataan Digitalisasi Pendidikan di Sekolah

SAMARINDA – Transformasi digital di sektor pendidikan menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menilai penerapan sistem pendidikan berbasis digital di Samarinda masih belum berjalan merata di seluruh sekolah.

Hal tersebut disampaikan usai menerima kunjungan terkait studi pembahasan transformasi digital pendidikan. Menurutnya, sejumlah sekolah di Samarinda memang sudah mulai menerapkan sistem digital, namun implementasinya belum dilakukan secara menyeluruh.

“Sekolah di Samarinda belum semuanya menerapkan sistem digital. Masih beberapa sekolah saja, sehingga itu yang menjadi pertanyaan dalam diskusi kemarin,” ujar Anhar, Kamis (21/5/26).

Ia membandingkan kondisi Samarinda dengan Kota Kediri yang telah memperoleh penghargaan nasional dalam bidang transformasi digital pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Kediri sudah mendapat pengakuan nasional sebagai daerah pelopor transformasi digital pada kategori maju. Sementara Samarinda sampai sekarang belum memperoleh penghargaan tersebut,” katanya.

Menurutnya, Samarinda saat ini masih disibukkan dengan persoalan dasar pendidikan, seperti penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi, hingga persoalan teknis lainnya.

Meski demikian, ia mengakui beberapa sekolah di Samarinda telah mulai menerapkan digitalisasi, mulai dari sistem rapor, aplikasi pembelajaran hingga metode belajar mengajar berbasis teknologi.

Teknologi hanya sebatas alat pendukung. Ia menekankan kualitas tenaga pendidik tetap menjadi faktor utama dalam dunia pendidikan.

“Teknologi itu hanya alat bantu. Yang paling penting tetap kemampuan guru dalam mendidik siswa,” tegasnya. (yud)

MAXi Tour Boemi Nusantara Sukses Eksplor Panorama dan Budaya Bumi Pasundan

BANDUNG – Rangkaian eksplorasi MAXi Tour Boemi Nusantara 2026 (MTBN) terus berlanjut setelah sebelumnya sukses menjelajahi destinasi menarik di wilayah Sang Bumi Ruwai Jurai, Lampung dan kini memasuki etape ke-4 yang membawa para peserta menyusuri keindahan alam dan kekayaan budaya Jawa Barat. Tidak hanya menghadirkan pengalaman riding jarak jauh bersama lini skutik premium MAXi Yamaha, tetapi juga jadi kesempatan terbaik untuk menikmati panorama khas Bumi Pasundan yang apik hingga kawasan budaya yang masih terjaga keasliannya.

Sebagai etape pembuka penjelajahan Pulau Jawa, rute perjalanan yang dipilih juga cukup menantang sekaligus menyenangkan mulai dari kota Bandung menuju Tasikmalaya via Garut lalu dilanjutkan perjalanan menuju Cirebon via Majalengka bersama total puluhan rekan media. Jalur ini dipilih karena memiliki karakter jalan yang beragam mulai dari rute perkotaan, tikungan tajam, hingga trek pegunungan yang menantang sehingga para peserta dapat merasakan langsung performa skutik MAXi Yamaha sekaligus mendapatkan pengalaman berkesan di setiap titik perjalanannya

“Lewat perjalanan ini, kami ingin menunjukkan esensi berkendara yang sebenarnya, yaitu yang menginspirasi kita untuk kembali ke alam dan menjaga kekayaan budaya Nusantara,” ujar Fitri Agusthadi P., Chief Yamaha Area DDS 2 Jawa Barat, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

DIkatakan, Jawa Barat punya paket lengkap. Alamnya megah dan budayanya punya nilai yang mendalam. Menjelajahinya bersama MAXi Yamaha menegaskan kembali komitmen  untuk selalu menghadirkan pengalaman yang istimewa, sekaligus membuktikan kalau lini MAXi Yamaha sudah jadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup dan identitas penggunanya.

Destinasi pertama yang dieksplorasi adalah Kampung Naga di Tasikmalaya, sebuah kampung adat yang terkenal karena masih mempertahankan budaya serta tradisi khas Sunda secara turun￾temurun. Di lokasi tersebut, para peserta juga berkesempatan mencoba langsung aktivitas menganyam kerajinan khas Kampung Naga bersama masyarakat setempat dan kehangatan sambutan dari Sesepuh Adat Kampung Naga semakin menambah kesan mendalam.

Perjalanan kemudian berlanjut menuju Majalengka dengan mengunjungi kawasan Terasering Panyaweuyan yang terkenal dengan hamparan hijau perbukitan bertingkat yang memanjakan mata. Setelah itu, peserta juga diajak mengunjungi sungai area Bantaragung yang terkenal dengan kejernihan air alami dan suasana alamnya yang tenang.

Keindahan alam tersebut dapat dirasakan dengan melewati berbagai karakter jalan yang ekstrem seperti tanjakan tinggi, turunan curam hingga tikungan tajam dengan total jarak kurang lebih 260 kilometer sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta, tetapi juga menjadi sarana untuk membuktikan performa dan kenyamanan skutik MAXi Yamaha seperti fitur ABS (Anti-lock Braking System) dan TCS (Traction Control System)* serta ban bertapak lebar yang membuat handling tetap stabil.

Aktivitas ini juga disambut hangat pemerintah setempat, yaitu Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga, Heru Iyan Asari saat acara Community Gathering di Tasikmalaya.

Yamaha turut membagikan informasi mengenai berbagai produk unggulan seperti Yamalube “TURBO” Matic yang dirancang khusus untuk skutik MAXi Yamaha dan layanan purnajual yang sangat bermanfaat seperti YES24H untuk storing.

Perjalanan eksplorasi kemudian ditutup di Kota Cirebon dengan mengunjungi Keraton Kasepuhan Cirebon dan bertemu langsung sultan setempat, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Raja Adipati Sultan Sepuh XV Luqman Zulkaedin menjadi momen spesial karena rangkaian acara MTBN Etape Jawa Barat merupakan bukti dari pelestarian kekayaan budaya Jawa Barat yang masih otentik. Aktivitas MTBN Etape ke-4 ini pun diapresiasi dan disambut dengan positif oleh Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon ke-15

“Aktivitas MAXi Tour Boemi Nusantara Jawa Barat ini bertepatan dengan rangkaian acara Jumenengan Dalem Kaping 6 yang merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin untuk terus melestarikan dan mensosialisasikan kekayaan budaya, adat, dan tradisi Jawa Barat yang mana acara yang digelar oleh Yamaha ini merupakan salah satu bukti nyata pelestarian tersebut sehingga semoga MAXi Tour Boemi Nusantara lancar terus dan semoga Yamaha juga semakin terdepan di dalam kebudayaan di Indonesia,” ujar Kanjeng Gusti Pangeran Raja Adipati Sultan Sepuh XV Luqman Zulkaedin.

Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi berbagai daerah di Jawa Barat, euforia MAXi Tour Boemi Nusantara 2026 akan terus berlanjut menuju Etape berikutnya di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

« Previous Page — Next Page »