Wakil Bupati Kutai Barat Tinjau Pemondokan Kontingen PENAS

GORONTALO– Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani meninjau kondisi pemondokan Kontingen Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII asal Kabupaten Kutai Barat yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Jumat (19/6/2026)

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh peserta mendapatkan tempat tinggal yang layak dan dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik.

Pada kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi Wakil Ketua 1 TP PKK Kutai Barat Dewi Hairiah serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat Stepanus A. Samson. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh para peserta kontingen yang telah tiba lebih dahulu di lokasi pelaksanaan kegiatan nasional tersebut.

Sebanyak empat rumah disiapkan sebagai tempat pemondokan bagi kontingen Kutai Barat selama mengikuti PENAS Petani Nelayan XVII. Dari hasil peninjauan, kondisi rumah dinilai cukup baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi para peserta.

Selain itu, pelayanan dari masyarakat setempat juga dinilai sangat ramah dan mendukung kebutuhan para tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Nanang Adriani mengatakan, secara umum persiapan kontingen Kutai Barat sudah berjalan dengan baik. Mulai dari kedatangan peserta, tempat pemondokan hingga koordinasi dengan panitia pelaksana di daerah tuan rumah berlangsung lancar.

“Sejauh ini persiapan kontingen dari Kutai Barat sudah cukup baik. Empat rumah yang menjadi tempat pemondokan juga dalam kondisi baik, pelayanannya bagus dan masyarakatnya sangat ramah. Kita bersyukur seluruh peserta dapat beristirahat dengan nyaman selama mengikuti kegiatan ini,” ujarnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Nanang Adriani menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, para pendamping serta kelompok tani yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kontingen Kutai Barat dapat berpartisipasi dalam ajang nasional tersebut.

Menurutnya, keikutsertaan dalam Pekan Nasional Petani Nelayan tidak hanya menjadi sarana meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang pertanian dan perikanan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah serta menunjukkan semangat kebersamaan masyarakat Kutai Barat di tingkat nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan seluruh kelompok tani yang sudah membawa nama baik Kutai Barat dalam kegiatan PENAS ini. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk belajar, bertukar pengalaman serta membangun jaringan dengan petani dan nelayan dari berbagai daerah,” katanya.

Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh anggota kontingen agar senantiasa menjaga kesehatan mengingat padatnya agenda kegiatan yang akan diikuti selama pelaksanaan PENAS XVII.

Ia meminta seluruh peserta tetap menjaga pola makan, waktu istirahat dan saling memperhatikan satu sama lain agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai.

Selain itu, Nanang Adriani menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan komunikasi yang baik di antara seluruh anggota kontingen.

Menurutnya, kebersamaan merupakan modal utama agar seluruh kegiatan dapat berjalan lancar dan setiap persoalan yang muncul dapat segera diselesaikan.

“Yang paling penting adalah tetap kompak. Kalau ada kendala atau sesuatu yang perlu disampaikan, segera dikomunikasikan. Dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan ini saya berharap seluruh kontingen tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan,” pesannya.

Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII sendiri menjadi ajang pertemuan akbar bagi para petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana berbagi pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memperkuat kemitraan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan perikanan.

Dengan persiapan yang matang serta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, diharapkan kontingen PENAS XVII asal Kutai Barat dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik, memperoleh berbagai pengalaman dan ilmu yang bermanfaat, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Kutai Barat di tingkat nasional.(Ars/Adv-Diskominfo Kubar)

Kantor Presidium Dewan Adat Kutai Barat Jadi Rumah Bersama

SENDAWAR – Upaya memperkuat kelembagaan adat sebagai mitra strategis pemerintah daerah terus dilakukan di Kabupaten Kutai Barat. Salah satunya melalui peresmian Kantor Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yang berlokasi di Jalan Sendawar Raya, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Jumat (19/6/2026).

Kehadiran kantor tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi, pelayanan organisasi, pelestarian adat istiadat, penyelesaian persoalan adat, serta pengembangan budaya daerah yang berkelanjutan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

Peresmian dilakukan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutai Barat, Ketua DPRD Kutai Barat, jajaran TNI dan Polri, perwakilan Kejaksaan Negeri Kutai Barat, para camat, pimpinan perusahaan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

Bupati Frederick Edwin menegaskan, keberadaan kantor Presidium Dewan Adat merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat eksistensi dan peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Kutai Barat.

Menurutnya, lembaga adat memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat perlu terus diperkuat melalui koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang lembaga adat sebagai mitra penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui sekretariat ini, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat diharapkan semakin baik dalam mendukung berbagai program pembangunan,” ujarnya.

Ia mengatakan, di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi, pelestarian budaya menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Kehadiran sekretariat Presidium Dewan Adat diharapkan menjadi pusat kegiatan pelestarian adat, pengembangan seni budaya daerah, serta pembinaan generasi muda agar tetap mencintai dan menjaga warisan leluhur.

Selain itu, keberadaan kantor tersebut juga diharapkan mampu mendukung penyelesaian berbagai persoalan sosial kemasyarakatan melalui pendekatan musyawarah yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

Frederick juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, nilai-nilai adat yang mengajarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam perlu terus dipertahankan sebagai bagian dari arah pembangunan Kutai Barat ke depan.

Sementara itu, Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, Yurang, menyampaikan rasa syukur atas hadirnya kantor yang selama ini menjadi harapan bersama masyarakat adat dan jajaran pengurus lembaga adat.

Ia menyebut peresmian kantor tersebut bukan sekadar hadirnya sebuah bangunan, melainkan lahirnya rumah bersama bagi masyarakat adat Kutai Barat.

“Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kami. Bukan karena bangunannya yang megah, tetapi karena hari ini kami memiliki sebuah rumah bersama. Rumah tempat kami bermusyawarah, menjaga adat, melayani masyarakat, dan merawat warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman,” ungkapnya.

Yurang mengatakan, keberadaan kantor tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Presidium Dewan Adat berkomitmen menjadikan kantor tersebut sebagai rumah pelayanan, rumah persaudaraan, dan rumah kebudayaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat atas dukungan terhadap keberadaan lembaga adat. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada perusahaan, badan usaha, para donatur, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, panitia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga kantor tersebut dapat ditempati.

Menurut Yurang, adat dan pemerintah merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam pembangunan daerah. Ketika keduanya berjalan beriringan, pembangunan akan memiliki arah yang jelas dan masyarakat memiliki pegangan dalam menjaga identitas serta nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur.

Kehadiran Kantor Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat peran lembaga adat sebagai penjaga budaya dan kearifan lokal. Dengan semakin kuatnya kelembagaan adat, persatuan masyarakat dapat terus terjaga, budaya daerah semakin lestari, serta kontribusi masyarakat adat dalam mendukung pembangunan daerah dapat semakin optimal.(sugih/adv/DiskominfoKubar)

Rute Baru Bandara Melalan Mudahkan Akses Transportasi ke Ibu Kota Provinsi

KUTAI BARAT – Masyarakat Kabupaten Kutai Barat kini memiliki akses transportasi udara yang lebih cepat menuju ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Wings Air resmi mengoperasikan penerbangan perdana rute Samarinda–Melak dan Melak–Samarinda yang disambut langsung oleh pemerintah daerah, pihak bandara, dan manajemen maskapai di Bandara Melalan, Kecamatan Barong Tongkok, Rabu (17/6/2026).

Pembukaan rute tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan ekonomi, investasi, dan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat.

Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan penerbangan langsung Samarinda–Melak. Menurutnya, kehadiran layanan penerbangan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga pembukaan rute penerbangan ini dapat terwujud,” ujarnya.

Menurut Frederick, kemudahan akses transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan daerah. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, berbagai aktivitas masyarakat, pemerintahan, hingga dunia usaha dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Hal ini tentu akan mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka peluang investasi dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak, Bernard Repelita Purba, menyebut kehadiran rute baru tersebut bukan hanya menambah pilihan transportasi, tetapi juga menjadi penghubung penting bagi berbagai aktivitas masyarakat.

Sedangkan Direktur Safety Wings Air, Iyus Susianto, berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan penerbangan tersebut secara maksimal agar rute Samarinda–Melak dapat terus beroperasi dan berkembang di masa mendatang.

Dengan beroperasinya penerbangan langsung ini, Kutai Barat semakin terbuka dan terhubung dengan berbagai pusat aktivitas di Kalimantan Timur, sekaligus memperkuat posisinya sebagai daerah yang siap menyambut peluang pembangunan di masa depan. (adv diskominfo)

Muara Pahu Perkuat Kampung Hadapi Stunting dan Krisis Pangan

SAMARINDA — Upaya menekan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat kampung menjadi fokus dalam bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti aparatur kampung dari Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, di Hotel Horison Samarinda, 16–18 Juni 2026.

Kegiatan yang difasilitasi Pusat Pelatihan dan Kajian Nusantara (PPKN) itu digelar setelah hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat di kampung. Salah satunya terkait penanganan stunting yang hingga Mei 2026 tercatat masih ditemukan pada 86 anak yang tersebar di 12 kampung di Kecamatan Muara Pahu.

Camat Muara Pahu, Mauliddin Said, mengatakan persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi kesehatan semata. Menurutnya, diperlukan keselarasan program mulai dari pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan peran posyandu di tingkat kampung.

“Perlu ada keterlibatan semua pihak agar program penanganan stunting berjalan efektif, termasuk optimalisasi kehadiran balita di posyandu dan pemberian makanan tambahan,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Selain stunting, ketahanan pangan juga menjadi perhatian dalam pelatihan tersebut. Pemerintah menilai kampung perlu memiliki strategi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga.

Menurut Mauliddin, pengelolaan program ketahanan pangan yang tepat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kemandirian kampung di tengah tantangan ekonomi dan perubahan kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah kampung dalam menjalankan program pembangunan.

Ia menilai persoalan stunting dan ketahanan pangan merupakan isu strategis yang saling berkaitan dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat sinergi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga pemerintah kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Puguh.

Pada sesi pemaparan materi, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai peran kelembagaan ekonomi desa seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKa) dalam mendukung program ketahanan pangan.

Pemerintah berharap penguatan kapasitas aparatur kampung melalui kegiatan semacam ini dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Di sisi lain, keberhasilan menekan angka stunting dan meningkatkan ketahanan pangan dinilai menjadi bagian penting dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Bagi Kutai Barat, isu stunting dan ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan kesehatan dan ekonomi masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan. (Man/Adv/Diskominfo Kutai Barat)

Pemkab Kubar Perkuat Sinergi dengan MSF

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melihat peringatan 100 tahun karya Kongregasi Missionarii Sacrae Familiae (MSF) di Kalimantan sebagai momentum memperkuat kolaborasi dalam pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Hal itu disampaikan dalam Seminar 100 Tahun MSF Kalimantan bertema “Akar dan Realitas, Menjaga Menyala Api Refleksi 100 Tahun MSF dan Menjawab Tantangan Evangelisasi Masa Depan” yang digelar di Gedung Aji Tullur Jejangkat (ATJ), Barong Tongkok, Selasa (16/6/2026).

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat hadir dalam kegiatan tersebut melalui Kepala Dinas Pertanian Stepanus Alexander Samson yang membacakan sambutan Bupati Kutai Barat. Dalam sambutannya, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi MSF yang telah berkarya selama satu abad di Kalimantan, termasuk di wilayah Kutai Barat.

Menurut pemerintah daerah, kehadiran MSF tidak hanya memberikan pelayanan keagamaan, tetapi juga berperan dalam mendukung pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan sosial yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman.

“Selama satu abad berkarya di Kalimantan, MSF telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang kehidupan. Karya pelayanan yang dijalankan telah membawa perubahan positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman,” demikian kutipan sambutan Bupati.

Bagi Pemkab Kutai Barat, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, pemerintah berharap refleksi yang dilakukan dalam seminar tersebut dapat menghasilkan gagasan dan strategi pelayanan yang tetap relevan dengan perkembangan zaman sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

“Melalui seminar ini, saya berharap MSF dapat merumuskan langkah-langkah strategis serta arah pelayanan yang relevan untuk 25, 50, hingga 100 tahun ke depan,” lanjut sambutan tersebut.

Seminar menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Bambang Kuss dan Profesor Paulus Matius. Sementara itu, Provinsial MSF Provinsi Kalimantan, Pastor Y.B. Marharsono MSF, menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dasar Gereja di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat.

Menurutnya, tantangan pelayanan ke depan menuntut kemampuan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai dasar sambil menghadirkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain seminar, peringatan 100 Tahun MSF Kalimantan juga akan diisi berbagai kegiatan lain, seperti napak tilas perjalanan misi pertama di Laham, pertemuan para misionaris, kegiatan sosial, hingga Festival Budaya yang akan digelar di Taman Budaya Sendawar.

Ketua Panitia 100 Tahun MSF, Ignasius Rudi, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang tidak hanya untuk mengenang perjalanan sejarah, tetapi juga memperkuat hubungan antara Gereja, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Bagi Pemkab Kutai Barat, kolaborasi semacam ini dinilai penting untuk menjaga harmoni sosial sekaligus mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui sinergi yang telah terjalin selama puluhan tahun, pemerintah berharap kontribusi MSF dapat terus menjadi bagian dari upaya membangun kualitas kehidupan masyarakat Kutai Barat di masa depan.

Puncak peringatan 100 Tahun MSF Kalimantan dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di Barong Tongkok dan akan menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang karya pelayanan yang telah mewarnai kehidupan masyarakat Kalimantan selama satu abad. (Ibn/Adv/Diskominfo Kubar)

« Previous Page — Next Page »