Asti Dukung Gelaran Event,  untuk Tingkatkan Ekonomi dan Pariwisata

SANGATTA –  Wakil Ketua DPRD Kitim Hj Asti Mazar mendukung Dinas Pariwisata (Dispar)  Kutim yang menggelar sejumlah event.  Sebab,  kegiatan itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan pariwisata.

“Sejumlah event yang dilaksanakan Pemkab Kutim,  dalam hal ini Dispar,  berlangsung semarak dan ramai. Kegiatan itu juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Setidaknya,  pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  hidup dan peredaran uang lebih cepat di masyarakat,” ujar Asti Mazar.

Seperti diketahui,  beberapa waktu lalu,  Dispar Kutim menggelar sejumlah event ekonomi kreatif di Sangatta.  Kegiatan itu diikuti sejumlah pelaku usaha dan banyak dikunjungi masyarakat.

Kgiatan menampilkan sejumlah pagelaran tari nusantara, seperti perwakilan paguyuban, hudoq, Sangatta Etnic Carnaval, artis lokal hingga nasional. Kemudian, ada lomba-lomba yang meliputi stan kreatif kerajinan, kreasi kuliner, serta fashion show.

Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar)  ini,  kegiatan itu menjadi salah satu tujuan untuk meningkatkan destinasi wisata Kutim dan mampu mendorong kreativitas anak muda untuk berkarya dan bisa menghasilkan.

Dikatakan,  kegiatan tersebut juga bisa mempromosikan destinasi wisata di daerah ini.  Dari festival ini akan dapat meningkatkan dan mendorong UMKM, Ekraf supaya lebih berkembang dan maju.

“Sebagai mana kita ketahui dengan majunya pariwisata otomatis ekonomi masyarakat akan bangkit. Untuk itu kita sama-sama mendukung mempromosikan dan mengenalkan destinasi  wisata Kutim yang merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, supaya bisa dikenal tingkat regional, nasional, bahkan internasional,” ujar Asti.

Dikatakan,  event-event seperti ini bertujuan untuk mempromosikan dan memperkenalkan  masyarakat Kutim,  msyarakat Kutim harus bangga memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang disebut dengan  Magic Land atau tanah ajaib.

“Ke depan kita harus bisa mempersiapkan destinasi pariwisata Kutim  dengan sebaik-baiknya, ketika IKN sudah menetap di Kaltim. Sejak sekarang kita harus mepersiapan diri sebagai daerah penyangga IKN,” kata Asti. (adv)

Ketua DPRD Ikuti Rakor Forkopimda se Kaltim

SANGATTA– Ketua DPRD Kutim H Joni bersama jajaran  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainya mengikuti Rapat Koordinasi Forkopimda Se Kalimantan Timur yang dibuka secara langsung oleh Gubernir Kalti Isran Noor.

Rakor yang digelar di Ballroom Novotel Hotel Balikpapan, Kamis (6/7/2023) menjadi bagian persiapan untuk memantau perkembangan politik daerah mendukung kondusivitas daerah menjelang pemilu serentak 2024 mendatang.

Ditemui usai kegiatan, Politisi senior dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyambut baik rakor yang menurutnya menjadi langkah positif yang diambil oleh pemerintah bersama seluruh stekholder terkait jelang pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun depan.

“Tadi pak Gubernur (Isran Noor) menyampaikan, meskipun selama ini kita (Kaltim) selalu kondusif, tapi berdasarkan laporan yang ada,  menjadi salah satu daerah rawan dalam penyelenggaran pemilu, nah dengan rakor ini kita bisa lebih waspada,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Joni juga berharap seluruh stekholder terkait termasuk masyarakat bisa saling bersinergi, menjalin persatuan, menghindari perpecahan guna menyongsong pemilu serentak 2024 mendatang agar berjalan dengan jujur,  aman, tertib serta kondusif.

Sebelumnya dalam arahanya Isran Noor mengingatkan pentingnya kewaspadaan sejak dini, karena secara nasional suhu politik mulai memanas.Untuk itu, menurutnya Kaltim harus dipastikan tetap aman, begitu pula dengan IKN.

“Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua, untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Sehingga terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang amanah untuk kemajuan bangsa dan negara,” ujar mantan Bupati Kutim ini. (adv)

Pembahasan Raperda Tak Bisa Langsung Dilaksanakan

SANGATTA – Pembahasan Rancangan Peraturan Dearah (Raperda) tidak bisa serta merta  langsung dilaksanakan, mengingat padatnya agenda kerja yang harus dilakukan oleh seluruh instrument yang ada di DPRD.

Hal itu diutarakan ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan. Menurutnya,  untuk membahas Raperda diperlukan kehadiran semua pihak,  baik rekan-rekan dewan maupun instansi teknis yang terkait.

“Dalam tata tertib (tatib) misalnya pembahasan Raperda  harus bisa maksimal dalam waktu tiga bulan, kita masih keteteran,” ujarnya.

Politisi partai PKS ini menyebut ada beberapa alasana kenapa saat proses pembahsan Raperda bisa mengalami keterlambatan, diantaranya mengenai adanya regulasi yang masih bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, termasuk jadwal agenda kerja yang kadang bertabrakan dengan kegiatan anggota DPRD yang menjadi tim Panitia Khusus (Pansus).

“Yang ada aja ini (Raperda)  kita harus kejar-kejaran untuk segera di selesaikan, dan dengan alasan di atas maka perlu adanya perpanjangan SK untuk masa kinerja Pansus” imbuhnya.

Diketahui, saat ini Bapemperda DPRD Kutim tengah menggodok 28 Raperda yang 19 diantaranya merupakan usulan pemerintah daerah dan sisanya sebanyak 9 lainya merupakan inisiatif dari DPRD, dan sebagian Raperda tersebut sudah di sahkan menjadi Perda. Diantaranya susunan perangkat dan organisasi pemerintah daerah dengan adanya perubahan nomenklatur.

“Perda tentang pedoman tata kearsipan di lingkungan pemerintah daerah, serta penyertaan modal sebesar Rp 35 milyar terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kutim,” imbuhnya. (adv)

DPRD Bakal Panggil Bappeda dan BPKAD,  Terkait SIPD

SANGATTA– DPRD Kutim berencana akan memanggil Bappeda dan BPKAD untuk menanyakan terkait mekanisme penginputan program melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hal itu di sampaikan Anggota DPRD M Amin.

“Dalam waktu dekat ini kami akan coba minta penjelasan dari mereka (BPKAD dan Bappeda), “ ujarnya.

Politisi dari Partai besutan Agus Murthi Yudhoyono ini menyebut, pihaknya mengaku merasa kesulitan saat akan menginput program yang masuk melalui pokok Pikiran (Pokir) ke dalam aplikasi SIPD.

“Informasi dari Bappeda kita(DPRD) di beri batas waktu hingga tanggal 30 Juni untuk memasukan program kita melalui pokir, sedangkan waktu kami mengikuti Bimtek salah satu narasumber mengatakan, kebijakan terkait penginputan ada di BPKAD, nah ini yang ingin kita perjelas,” ujarnya.

Lebih jauh, dirinya mempertanyakan terkait adanya batas waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk penginputan program melalui SIPD, sedangkan, hingga saat ini pemerintah dan DPRD belum sama sekali membahas program yang akan  di masukan dalam Anggaran perubahan tahun 2023.

“Dibahas aja belum, kok mereka sudah menyuarakan penginputan pokir untuk anggaran perubahan cuma sampai tanggal 30 juni, ini kan lucu,” ungkap M Amin.

Selain itu, dirinya juga akan mempertanyakan terkait adanya beberapa judul program kegiatan yang tidak termuat dalam aplikasi yang rilis sejak Oktober 2019 lalu ini, sehingga menyulitkan untuk merealisasikan program yang menjadi aspirasi masyarakat.

“Harusnya ada, karena sudah masuk dalam kamus usulan, ini menjadi penting untuk kami pertanyakan kepada mereka,” pungkasnya. (adv)

DPRD Pertanyakan Pemkab Sering Rapat di Luar Kutim

SANGATTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD Kutim) Asti Mazar menyoroti agenda kerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pkab Kutim). Terutama terkait pelaksanaan rapat yang masih banyak  dilakukan di luar daerah.

“Layak atau tidak, ini juga masih jadi pertanyaan.Namun alangkah baiknya kalau bisa dilaksanakan di sini (Kutim), kenapa harus di luar daerah,” ujarnya,  Jumat (7/7/2023).

Pihaknya ingin,  Pemkab Kutim lebih bijak dalam melaksanakan berbagai kegatan,  termasuk rapat-rapat di luar daerah.  Masyarakat bertanya-tanya,  kenapa rapat saja di luar Kutim.  Padahal di Sangata tempatnya bagus dan bisa dimanfaatkan.

Salah satu kegiatan yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat yakni soal Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok),  yang digelar di salah satu Hotel bintang 4 di Samarinda. Menurut wanita yang dikenal aktif di media sosial ini, pihaknya belum mengetahui alasan Pemkab kutum memilih tempat tersebut di luar Kutim.

“Kami unsur pimpinan juga sempat didatangi oleh beberapa lembaga kemasayarakatan. Mereka menanyakan hal tersebut (rapat luar daerah). Tapi kami belum bisa menjawab karena kami juga tidak diundang, saat pelaksanaan Radalok tersebut, ” bebernya.

Lebih jauh, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga menyebut akan memanggil Pemkab Kutim untuk mempertanyakan urgensi terkait agenda rapat kerja yang masih sering dilaksanakan di luar daerah. Meskipun dalam pembahsan rapat tersebut turut melibatkan pihak lain, dirinya tetap berharap eksekutif bisa lebih bijak dalam melakukan pengelolaan anggaran, agar bisa memberikan manfaat terutama bagi masyarakat. (adv)

« Previous Page — Next Page »