Jelang Pemilu, Masyarakat Diminta Jaga Kondusifitas dan Persatuan

SANGATTA–  Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)  tahun 2024 mendatang,  diharapkan seluruj masyarakat bisa saling bersinergi menjalin persatuan dan menghindari perpecahan. Jangan sampai gara-gara pesta demokrasi terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengakaran.

“Kita harapkan masyarakat tetap menjaga kondusifitas yang sudah terpelihara dengan bail selama ini.  Kita berharap pelaksanaan Pemilu berlangsung jujur,  aman,  tertib dan kondusif,” ujar Ketua DPRD Kutim H Joni.

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu Joni menghadiri Rapat Koordinasi)  Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)  se Kaltim di Balikpapan.  Kegiatan itu dibukan Gubernur Kaltim H Isran Noor.

Menurut Joni,  Rakor yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan itu menjadi bagian persiapan untuk memantau perkembangan politik daerah. Selain itu mendukung kondusivitas daerah menjelang pemilu serentak 2024 mendatang.

Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyambut baik rakor itu.  Sebab,  menurutnya menjadi langkah positif yang diambil oleh pemerintah bersama seluruh stekholder terkait, jelang pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun depan.

“Waktu itu pak Gubernur (Isran Noor) menyampaikan, meskipun selama ini Kaltim selalu kondusif, tapi berdasarkan laporan yang ada, provinsi ini dinilai menjadi salah satu daerah rawan dalam penyelenggaran pemilu. Nah, dengan rakor ini kita bisa lebih waspada,” kata Joni.

Menurutnya,  dalam Rakor itu semua pihak diminta untuk saling sinergi,  berkoordinasi. Jangan sampai kondusifitas di Kutim nantinya tercoreng dalam pelaksanaan pesta demokrasi itu.  “Kita harus sama-sama menjaganya dengan baik,” ujarnya.

pada wakti itu,  Gubernur Kaltim juga beroesab,  agar semua pihak ikut menjaga keamanan di daerah ini.  Pesta demokrasi itu diharapkan berlangsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Sehingga terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang amanah untuk kemajuan bangsa dan negara.  (adv)

Ketua DPRD Hadiri Gelar Pasukan Ops Patuh Mahakam

SANGATTA– Ketua DPRD Kutim H Joni menghadiri Apel Gelar Pasukan Ops Patuh Mahakam tahun 2023 yang digelar Polres Kutim di area halaman Mapolres Kutim Bukit Pelangi pada Senin (10/07/2023) pagi.

Ditemui usai kegiatan, Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap dengan adanya operasi yang akan berlangsung mulai tanggal 10 hingga 21 Juli menjadi salah satu upaya Polri dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu-lintas.

“Kami akan terus mendukung program kerja Polri dalam hal ini Polres Kutai Timur, tujuanya tidak lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan supaya lebih tertib saat berkendara di jalan raya,” ujarnnya.

Dengan mematahui peraturan yang berlaku terutama saat berkendara, pria kelahiran 1971 ini menyebut, bisa membantu untuk menekan angka kecelakaan yang saat ini masih sangat tinggi terutama pengendara roda dua yang masih mendominasi angka kecelakaan di Indonesia.

“Pastikan sebelum berkendara, kondisi kendaraan memenuhi standar, gunakan helm dan jangan lupa bawa SIM dan STNK yang masih berlaku serta patuhi rambu-rambu lalu-lintas,” pesan Joni.

Sebelumnya dalam arahanya Kapolres Kutim AKBP Ronni Bonic mengatakan, jika Ops Patuh Mahakam 2023 bersifat preemtif, preventif, dan represif atau penindakan hukum sesuai dengan amanat dari Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto.

“Apel gelar pasukan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan menurunnya angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas,” tegasnya.

Ia menambahkan yang menjadi target operasi ini adalah masyarakat pengguna jalan, kendaraan angkutan umum ataupun pribadi, lokasi atau ruas jalan yang rawan kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas serta kegiatan berlalu lintas masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. (adv)

PAW DPRD Kutim, Hj Mulyana Gantikan Alm Asmawadi

SANGATTA– Pergantaian Antar Waktu (PAW) DPRD Kutim sisa masa jabatan  2019-2024 digelar dalam rapat paripurna ke 14 di ruang sidang utama dipimpin Ketua DPRD Kutim H Joni pada Senin (10/7/2023). Dalam kesempatan itu Hj Mulyana dilantik menggantikan almarhum H Asmawardi yang meninggal dunia beberapa waktu lalu mewakili daerah pemilihan Kutim II dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin Ketua DPRD Kutim H Joni dan turut dihadiri Sekretaris kabupaten ( Seskab) Rizali Hadi, Wakil Ketua I DPRD Kutim Hj Asti Mazar Bulang, 23 anggota DPRD Kutim, unsur Forkopimda, Bawaslu dan keluarga dari Hj Mulyana dan almarhum Asmawardi.

“PAW adalah pengisian jabatan anggota yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan DPRD dengan melibatkan KPU sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan kepatutan  untuk mengisi jabatan yang lowong. Ini adalah proses politik yang harus dilaksanakan sebagai upaya memenuhi unsur kelengkapan DPRD,” ujar Joni.

Lebih lanjut, Joni politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyampaikan terima kasih kepada alm. Asmawardi dan keluarga atas segala dedikasi dan kerja keras selama menjadi anggota dewan. Dan kepada Hj Mulyana Joni menyampaikan selamat datang dan bertugas.

“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kutim, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan sumbangsih yang telah diberikan almarhum Asmawardi dan juga dukungan keluarga selama ini.  Dan kepada Hj Mulyana selamat datang dan selamat bertugas. Semoga dengan bergabungnya DPRD Kutim semakin solid dalam menjawab aspirasi dan persoalan di masyarakat,” ujar H Joni. (adv)

Bapemperda DPRD Kutim Tangani 28 Raperda

SANGATTA– Sebanyak 28 Raperda, saat ini tengah menangani dan dimatangkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutim. Jumlah tersebut terdiri, dari usulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim)  maupun inisiatif dari DPRD.

Menurut anggota DPRD Kutim sekaligus ketua Bapemperda Agusriansyah Ridwan, pembahasan Raperda itu akan terus dilaksanakan,  namun tetap mengedepankan kebersamaan,   baik dewan sendiri maupun pemerintah.

“Sebanyak 19 Raperda merupakan usulan yang sampaikan oleh pemerintah, sedangkan 9 Raperda merupakan inisatif yang diajukan DPRD sendiri. Dari jumlah tersebut,  alhamdulillah, sudah ada beberapa  yang sudah disahkan menjadi Perda,” ujarnya.

Masih kata Agusriansyah, meskipun masih ada beberapa Raperda yang belum ditindak lanjuti dan menunggu proses pembahasan oleh Bapemperda, namun, beberapa Raperda khusunya usulan yang disampaikan oleh pemerintah sudah ada sebagian yang disahkan dan disetujui bersama antara DPRD dan pemerintah.

“Di antaranya, terkait soal susunan perangkat dan organisasi pemerintah daerah dengan adanya perubahan nomenklatur,” ucap politisi Partai Keadikan Sejahtera (PKS) ini.

Selain itu, Ranperda tentang pedoman tata kearsipan di lingkungan pemerintah daerah juga telah disahkan menjadi Perda.  Sebab, arsip daerah akan dibuat secara sentralistik, yang mana akan memuat data berbentuk hard copy maupun soft copy.

Kemudian ada Raperda penyertaan modal sebesar Rp 35 milyar terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kutim, belum lama ini juga sudah disahkan dan disetujui oleh DPRD dan Pemkab Kutim menjadi Perda.

“Untuk Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD, saat ini masih dalam proses pembahasan dan tahap finalisasi. Salah satunya tentang perlindungan perempuan, yang akan kita kejar untuk segera bisa disahkan bersama antara Pemkab Kutim dan DPRD,” ujar Agusriansyah. (adv)

Faizal : Kutim Perlu Lahan untuk Bangun Padepokan Pencak Silat

SANGATTA –  Guna memaksimalkan dalam latihan dan mencetak atlet yang handal,  Kutai Timur (Kutim)  memerlukan lahan untuk membangun padepokan pencak silat.  Sehingga atlet-atlet bisa lebih maksimal dalam melakukan latih tanding dan mencetak prestasi lebih baik lagi.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kutim Faizal Rachman, yang juga menjabat Ketua Ikatan Pemcak Silat Imdonesia (IPSI) Kutim.  Dia berharap, tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur dapat menganggarkan terkait pengadaan lahan tersebut untuk pembangunan padepokan pencak silat.

Menurutnya,  pencak silat, salah satu cabang olahraga di Indonesia dan sudah ada di Kutim.  Namun sampai sekarang di Kutim belum memiliki padepokan khusus pencak silat. Seperti di kabupaten lainnya di  Kalimantan Timur misalnya Kutai Kartanegara telah memiliki padepokan khusus pencak silat.

“Mudah-mudahan, paling tidak sebelum ke yang lain-lainnya kita punya tanah dulu untuk dijadikan padepokan.  Lalu padepokan pencak silat itu untuk nanti proses sarpras perbaikan kualitas atlet kita,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu, Sabtu (8/7/2023).

Lebih lanjut, Faizal mengatakan,  padepokan yang dimaksud, bisa digunakan untuk pembinaan atlet pencak silat di Kutai Timur. Sehingga dari 15 perguruan yang tergabung dalam IPSI Kutim bisa secara bergantian memanfaatkan padepokan itu untuk latihan.

Atau bisa juga padepokan tersebut nantinya digunakan untuk even pertandingan persahabatan antar perguruan dan bisa dilakukan secara periodik. Sebab, pembinaan atlet tidak hanya berupa teori saja, namun perlu dibiasakan mengikuti pertandingan di dalam arena.

“Padepokan tadi bisa digunakan untuk sarana berlatih tanding. Jika tidak ada event, ya dibuat tanding persahabatan antar perguruan,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia berharap perencanaan pengadaan lahan dapat dilakukan di tahun 2023 ini dan di tahun 2024 nanti Kutai Timur bisa punya lahan untuk membangun padepokan pencak silat. (adv)

« Previous Page — Next Page »