Basti : Perlu Dibuat Regulasi untuk Atur Pasar Tumpah

SANGATTA – Keberadaan pasar tumpah di kota Sangata, perlu diatur dengan baik.  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim)  didorong untuk membuat regulasi terkait hal tersebut.

“Pemerintah perlu membuat regulasi khusus yang mengatur pasar tumpah tersebut sebagai acuan masyarakat. Ia mendorong pemerintah untuk membuat peraturan daerah (perda) baik melalui inisiatif pemerintah atau inisitif DPRD Kutim, makanya harua dibuat rancangan perdanya terlebih dulu,” kata anggota DPRD Kutim Basti Sangga Langi.

Sekretaris Komisi A DPRD Kutim ini berharap,  pemerintah segera membuat Perbup atau Perda sehingga ada payung hukum. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa ada larangan pembuatan pasar tumpah di atas drainase atau trotoar.

Apabila sudah ada reguliasinya,  Satpol PP dan instansi terkait bisa bertindak tegas dalam melakukan penertiban di lapangan.  Selama ini sudah beberapa kali ditertibkan,  namun bisa saja sewaktu-waktu kembali lagi.  Bahkan di kawasan lain juga dapat berkembang banyak.

“Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat gelisah juga untuk membuat tempat jualan di sekitar jalan yang ada penertiban,” tuturnya.

Menurut pengamatannya, ada beberapa lokasi pasar tumpah di Kota Sangatta yang telah menjamur. Di antaranya di Jalan Inpres, Jalan Diponegoro, Jalan Kabo Jaya, dan Jalan Dayung. Meskipun sebenarnya pasar tumpah juga memberikan keuntungan bagi warga sekitar, sebab tak perlu jauh-jauh ke pasar induk, kebutuhan dapat dipenuhi melalui pasar tumpah.

Kendati demikian, yang menjadi persoalan adalah, terkait limbah yang dihasilkan oleh para pedagang di pasar tumpah. Hal ini yang harus dipikirkan bersama,  agar keberadaan pasar tumpah tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

“Mereka (pedagang pasar tumpah) harus memahami terkait limbah tersebut,  memiliki dampak pencemaran lingkungan. Ada beberapa OPD yang harus memberikan masukan terkait pasar tumpah ini, termasuk Dinas Lingkungan Hidup,” ucap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Kamis (6/7/2023).

Sejauh ini, dari pihak kecamatan yang berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penertiban. Namun penertiban yang dilakukan hanya sebatas penggeseran kios pasar tumpah yang berada di atas drainase atau trotoar. (adv)

Pemkab Diminta Realisasikan Janji Bonus Atlet Porprov

SANGATTA –  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) yang pernah menjanjikan bonus kepada atlet yang meraih medali saat ikut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)  di Berau beberapa waktu lalu,  diminta segera diserahkan.  Sebab,  daerah lain sudah membagikan,  seperti di Kutai Kartanegara (Kukar).

Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Kutim M Amin,  terkait janji bonus terhadap atlet Porprov tersebut.

“Apabila bisa cepat diberikan (bonus) ini akan menjadi penyemangat mereka yang telah membawa nama daerah kita (Kutim).  Sebab, apabila mereka kembali dipanggil tidak akan berfikir dua kali, ” ucapnya, Kamis (6/7/2023.

Seperti diketahui,  waktu itu Kutim mampu mencatatkan prestasi yang cukup mentereng, karena mampu bertengger di lima besar dalam ajang olahraga empat tahunan tersebut.

Meskipun tidak bisa mempertahankan juara umum, namun pemerintah daerah tetap akan memberikan apresiasi berupa bonus kepada atlet yang mampu menorehkan prestasi berupa medali dalam setiap cabang olahraga yang diperlombakan.

Politisi Partai Demokrat ini mendorong agar pemerintah segera mengucurkan bonus kepada para atlet yang telah memberikan segenap kemampuannya untuk menorehkan prestasi bagi Kutim.

Untuk itu, dirinya bersama anggota DPRD lainnya akan mencoba berkomunikasi kepada pemerintah untuk mengetahui permasalahan keterlambatan pemberian bonus kepada atlet.

“Nah  ini yang akan kita coba komunikasikan, ini (bonus) pasti diberikan namun kita juga pengen tau, ada permasalahan apa, ” pungkasnya. (adv)

Yan Minta Warga Suku Lepoq Tepu Persiapkan Diri Sambut IKN

TELEN – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta kepada seluruh warga Suku Lepoq Tepu untuk menyambut IKN di Kaltim. Sebab, Kutim adalah salah satu Kabupaten penyangga IKN. Dan, daerah-daerah yang ada di Kaltim akan mengalami dampak, baik positif maupun negatif.

“Maka kita harus mempersiapkan diri. Dalam kegiatan ini akan kita berikan arahan kepada seluruh masyarakat Suku Lepoq Tepu yang tergabung dalam Temengang Iwan, agar  kita terus berbenah mempersiapkan diri menyambut IKN,” ujar anggota DPRD Kutim Yan, Kamis,  (6/7/2023)

Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) yang juga Ketua Kerukunan Temengang Iwan Lepoq Tepu Kutim Yan Ipui menhatakan,  Mubes ini juga sebagai ajang untuk meningkatkan silaturahmi antar Masyarakat Suku Dayak Lepoq Tepu se Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Utara (Kaltara) dan Malaysia.

“Paling penting dalam hal ini, kita ingin terus meningkatkan silaturahmi diantara kita dan memperkenalkan anak-anak akan budaya kita ini,” ucap Yan.

Yan menuturkan, Suku Lepoq Tepu merupakan bagian kecil dari Suku Kenyah yang ada di Kaltim. Dan beberapa waktu yang lalu, Ia sempat mendengar suku dayak terdata ada 23 suku kenyah di Pulau Borneo ini. Tersebar di Kaltim, Kaltara, Malaysia, bahkan ada yang di Pulau Jawa dan Sumatra.

“Tujuan utama Mubes Temengan Iwan Lepoq Tepu adalah mempererat tali silaturahmi, menjalin kebersamaan, merajut kasih di antara Suku Lepoq Tepu,” ungkapnya.

Seperti diketahui Masyarakat Suku Dayak Lepoq Tepu se Kaltim, Kaltara dan Malaysia menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) Temengang Iwan Ke VII yang dipusatkan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Telen Kabupaten Kutim ini, bakal digelar selama enam hari, mulai tanggal 4 hingga 9 Juli 2023.

Turut hadir pada kegiatan Mubes Temengan Iwan itu, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Administrasi Umum dan HAM Roma Malau. Camat Telen Petrus Ivung, Anggota DPRD Kutim Yan Ipui dan Arang Jau Kepala  LADK Kaltim Ajang Kedung. Kepala Adat Besar se Sungai Telen Martin Langet, Tokoh Masyarakat Temengan Iwan. Kepala Adat  se Kecamatan Telen, kepala Desa se Telen dan undangan lainnya. (adv)

Pelaku Pariwisata Perlu Dibekali Keterampilan, untuk Tingkatkan Kualitas SDM

SANGATTA- Pelaku pariwisata di daerah ini perlu dibekali berbagai keterampilan, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga ketika kunjungan wisatawan meningkat, bisa memberikan pelayanan jasa dengan modal ketermapilan yang dimiliki.

Menurut Wakil Ketua 1 DPRD Kutim Asti Mazar, pelatihan keterampilan memang sangat diperlukan. Jika mau maju, setiap pelaku usaha terutama di sektor pariwisata harus memiliki keterampilan yang memadai.

Dia juga mendukung ketika Dinas Pariwisata Kutim menggelar pelatihan make up, hairdo dan hijabdo serta pelatihan fashion design dan design busana batik. “Hal seperti itu harus didukung,” ujar politisi Partai Golkar ini, Rabu (5/7/2023).

Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah ini, khsusnya di sektor pariwisata. Sehingga ke depan para pelaku pariwisata memiliki ketermpilan yang memadai.

“Perlatihan seperti ini perlu terus dilakukan di tahun-tahun mendatang. Sebab, dengan memiliki keterampilan seperti itu, tentunya masyarakat tidak lagi mengeluarkan dana yang besar untuk kepentingan tertentu,” kata Asti Mazar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kutim Nurullah dalam kesempatan itu mengatakan, pelatihan ini akan menjadi kegiatan yang berlanjut setiap tahun. Sebagai upaya meningkatkan SDM pelaku pariwisata di Kabupaten Kutim.

“Pelatihan ini, juga merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan SDM. Dengan ada pelatihan ini, kita bisa membekali pelaku-pelaku pariwisata, untuk bisa membekali diri dalam hal make up,” tutur Nurullah, ditemui awak media disela-sela kegiatan itu.

Disamping pelatihan make up, juga ada pelatihan design fashion dan design busana batik. Dia berharap melalui pelatihan-pelatihan seperti ini, pelaku pariwisata di Kutim bisa memiliki keterampilan dalam mendesain busana yang baik. Diharapkan nanti bisa meningkatkan pendapatan keluarga. (adv)

Faizal : Kir Kendaraan Mampu Dongkrak PAD

SANGATTA– Uji Kir kendaraan bermotor yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) Kutim, seharusnya bisa dimaksimalkan pemanfaatanya. Sebab, sektor yang satu ini diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim ke depan.

“Apalagi kendaraan yang beroperasi di berbagai perusahaan di Kutim cukup banyak. Jika mereka (perusahaan,red) semuanya melakukan KIR di Kutim, tentu akan menambah PAD lagi,” ujar anggota DPRD Kutim Faizal Rachman, Rabu (5/7/2023)

Faizal juga mempertanyakan kemampuan lokasi KIR di Kutim melayani hal tersebut. Kendala dengan pelaksanaanya, harus dikaji terlebih dulu.

“Sekarang kalau mau mengadakan Kir di lokasi harus ada mobil khusus untuk melakukan pengujian. Namun ini tetap coba kita dorong agar menjadi perhatian,” papar Faizal.

Seharusnya kata dia, dengan adanya kendaraan tersebut, mobilitas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor bisa lebih maksimal, sehingga bisa meningkatkan pendapatan.

Apalagi banyak perusahaan yang menggunakan truk, tapi pendapatan Kir dari operasional perusahaan itu sama sekali tidak ada.

Memang menjadi kendala kurangnya tenaga yang berkompeten untuk melakukan uji Kir, serta kurangnya anggaran operasional untuk melakukan razia kendaraan di lapangan dengan jumlah personil yang ada.

“Masih kekurangan tenaga yang memiliki kompetensi melakukan uji Kir. Hal ini perlu dicarikan solusi agar ke depannya kendala itu bisa diatasi,” imbuh politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kutim, rata-rata hampir memiliki kendaraan mulai dari Bus angkutan karyawan hingga kendaraan truk yang rata-rata menggunakan KIR.

Namun sayangnya sambung dia, sebab seharusnya hal seperti ini bisa menjadi perhatian serius oleh Pemerintah namun tidak demikian.

“Kalau instansi terkait tidak didukung dalam program yang bisa meningkatkan PAD, maka apa yang disampaikan tidak sama dengan yang dilakukan. Seharusnya itu menjadi perhatian serius oleh pemerintah,” tutup Faizal. (adv)

« Previous Page — Next Page »