Pemkab Kutim Perlu Kolaborasi dengan Stiper

SANGATTA –  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) perlu menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutim. Salah satu tujuannya adalah, melakukan kajian bersama untuk meningkatkan dan mengembangkansektor pertanian ke depannya.

“Berbagai kajian yang telah dilakukan sekolah tinggi itu bisa dimanfaatkan, guna mendukung program pertanian ke depannya. Hal ini sesuai juga dengan salah satu visi bupati untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian,” ujar anggota DPRD Kutim Faizal Rachman, Rabu (5/7/2023).

Sebenarnya menurut Faizal, banyak kajian yang telah dilaksanakan STIPER, namun belum banyak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kutim sendiri. Dia yakin dan optimis, jika Dinas Tanaman Pangan, Hortikulura dan Peternakan menggandeng Stiper, hasil yang diperoleh akan lebih baik lagi ke depannya,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Kolaborasi antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikulura dan Peternakan dan STIPER diharapkan meningkatkan produksi pertanian, baik tanaman padi maupun pertanian lainnya yang dikelola masyarakat. Jika hasil kajian Stiper dipadusinkronkan dengan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, tentunya hasil yang diperoleh akan berbeda.

Bukan itu saja. Hendaknya STIPER juga diberikan kesempatan untuk melakukan kajian secara ilmiah bekerjasama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis lainya. Dengan harapan kajian tadi bisa diterapkan oleh petani di lapangan, untuk meningkatkan produksi pertanian masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Kutim ini akan berusaha untuk memfasilitasi hal ini. Pihaknya berjanji berkoordinasi dengan OPD itu dan STIPER, agar kolaborasi antara keduanya bisa terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil yang maksimal juga. (adv)

Pemkab Didesak Terbitkan Perbup, Guna Dukung Perda Ketenagakerjaan

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim M Amin mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut disahkannya Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2022, tentang  Ketenagakerjaan.

“Dalam pelaksanaannya, Perda tersebut  ada beberapa pasal yang harus diperkuat dengan Perbub. Jika tidak segera diterbitkan regulasi pendukung, dikhawatirkan Perda tersebut kurang efektif berlakunya,” ujarnya.

Dirinya menyebut, DPRD selalu membuka ruang komunikasi bagi pemerintah untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang diharapkan mampu memberikan dampak yang baik bagi kemajuan kabupaten yang memiliki slogan “Tuah Bumi Untung Banua” ini.

“Ini (Perda Ketenagakerjaan) kan penting sekali, bagaimana anak-anak kita bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Jangan sampai  ini terus berlarut, sehingga regulasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Disisi lain, dirinya menyebut, hingga saat ini  Kutim selalu terbuka bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya di  kabupaten yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah ini.

“Nah, dalam Perda tersebut, salah satu pasalnya kan sudah jelas menyebutkan putra daerah mendapatkan kuota lebih sebesar  dari jumlah keseluruhan lowongan kerja yang dibuka. Namun dengan catatan harus memiliki keahlian. Tapi kalau Perda Ketenagakerjaan juga belum ditindak lanjuti, mau sampai kapan akan diberlakukan,” bebernya.

Untuk itu dirinya mendorong agar pemerintah segera menindaklanjuti Perda tentang Ketenagakerjaan, dengan harapan bisa berdampak khususnya bagi tenaga kerja lokal.

“Rekan-rekan anggota dewan lainnya juga berkeinginan serupa, agar Pemkab segera menerbitkan Perbup, terkait Perda tersebut,” ujar Amin. (adv)

Gas Elpiji Tiga Kilo Langka, Basti : Pemerintah Harus Hadir Berikan Solusi

SANGATTA – Kelangkaan gas elpiji kemasan tiga kilogram di pasaran, membuat sebagian masyarakat kelas bawah mengeluh. Sebab, gas itu menjadi salah satu kelengkapan untuk memasak bagi masyarakat.

Terkait terjadinya kelangkaan gas elpiji tiga kilogram tersebut, memperoleh tanggapan serius anggota DPRD Kutim Basti Sangga Lagi. Melihat kondisi seperti itu dan banyak dikeluhkan masyarakat, dia meminta kepada pemerintah untuk hadir dan mencarikan solusi.

“Sejak sebelum Idul Adha lalu sudah terjadi kelangkaan gas elpiji tiga kliogram di kota Sangatta. Banyak masyarakat kesulitan mencari gas untuk memasak,” ujar Basti.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap agen-agen atau penyalur gas elpiji tersebut. Selain itu, juga mencari solusi yang terbaik, apakah ini terjadi dari Pertamina atau memang di pasaran saja kelangkaan itu.

“Saya melihat ada beberapa agen-agen yang mungkin kerjasama dengan Pertamina. Saya juga tidak tahu pesis seperti apa regulasinya terkait masalah ini. Menurut saya perlu dilakukan evaluasi dari pemerintah terkait ini,” tambah politisi Partai Amanat Nasional ini.

Sekretaris Komisi A DPRD Kutim ini megatakan, adanya keluhan pendistribusian yang kabarnya dibatasi dengan alasan pegawai cuti, sudah seharusnya tidak terjadi. Jika memang pegawianya cuti, seharusnya sebelum lebaran sudah mengantisipasi hal tersebut. Sebab, menjelang dan paska Idul Adha, pasti banyak masyarakat yang membutuhkan gas.

“Jangan seperti kemarin gas elpiji langka, meskipun ada tapi mahal. Sehingga menyengsarakan masyarakat. Padahal pemerintah sudah memberikan subsidi, ternyata di pasaran harganya mahal,” ujarya.

Pihaknya ingin, pemerintah harus hadir dan turun tangan ikut menangani terjadinya kelangkaan gas elpiji tersebut. Jangan sampai masyarakat susah, lebih disusahkan lagi dengan adanya kelangkaan gas elpiji tersebut. (adv)

DPRD Kutim Segera Koordinasikan ke Eksekutif Terkait Progres Realisasi Anggaran

SANGATTA – Wakil Ketua Satu DPRD Kutai Timur (Kutim) Asti Mazar mengatakan terkait progres realisasi anggaran perangkat daerah, menurutnya dari DPRD Kutim bakal segera berkoordinasi dengan eksekutif. Pasalnya sampai detik ini ia mengakui belum mendapatkan informasi yang akurat tentang serapan anggaran yang sangat lambat itu.

Hal itu ungkapkan Asti Mazar saat diwawancarai wartawan usai rapat badan musyawarah di Kantor DPRD Kutim, Senin (3/7/2023)

“Makanya kami menjadwalkan kegiatan DPRD untuk membahas perubahan dan anggaran murni 2024 lebih cepat. Karena tidak ingin seperti tahun sebelumnya bisa berlarut-larut nantinya. Kita minta di bulan Juli. Jadi dalam jadwal itu pula bakal termasuk pembahasan kenapa bisa lambat serapan anggaran,” kata Asti.

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya bakal mengupas segala persoalan lambatnya serapan anggaran yang membelit para perangkat daerah.

“Kami kan fungsi pengawasan, untuk itu harus mengetahui apa kendala-kendala terjadi. Sehingga serapan anggaran bisa lambat,” ucapnya.

Ia menduga kendalanya perangkat daerah persoalan anggaran itu bisa jadi karena persoalan administrasi yang ribet ataupun hal lainnya. Pasalnya dia sampai juga belum bertanya dan dapat informasi dari perangkat daerah yang serapan anggarannya lambat.

“Karena para perangkat daerah juga saya lihat masih sering rapat koordinasi keluar daerah. Kita pun tak paham kenapa harus keluar daerah. Dan kami sudah merencanakan di jadwal DPRD bakal menuangkan pertanyaan persoalan tersebut,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Wanita berjilbab ini menegaskan persoalan itu tak diketahui oleh legislatif karena banyaknya kegiatan yang digelar perangkat daerah di luar Kutim itu memang kegiatan mereka saja dan legislatif tak diundang. (adv)

KBN Bisa Dikembangkan Menjadi Destinasi Wisata

SANGATTA – Desa Pulau Miang, kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur (Kutim, Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi salah satu Kampung Bahari Nasional (KBN), memperoleh respon positif. Bahkan kawasan itu juga bisa dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata di Kutim yang cukup potensial.

“Saya optimis, kawasan desa Pulai Miang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik domestik maupun mancenegara. Sebab, desa itu memiliki banyak keunggulan,” ujar Ketua DPRD Kutim H Joni, Selasa (4/7/2023).

Dikatakan, KBN di Desa Miang merupakan salah satu binaan TN AL Sangatta. Salah satunya alasannya kenapa dipipilih Desa Pulau Miang tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, lantaran di sana lokasinya di pinggir laut dan cukup strategis.

Pihaknya mengapresiasi terbentuknya Kampung Bahari Nusantara tersebut, karena dapat memajukan dan menyejahterakan masyarakat di daerah Pulau Miang itu sendiri di masa mendatang.

Menurut Joni, Kampung Bahari Nusantara merupakan program pemberdayaan masyarakat. Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian TNI-AL membangun ketahanan wilayah maritim dari tingkat desa dan kelurahan sebagai penyangga pertahanan negara.

“TNI AL memberikan sejumlah fasilitas untuk Pulau Miang. Kemudian Kampung Bahari Nusantara juga menargetkan beberapa item, seperti pendidikan, perekonomian, kesehatan dan pariwisata,” ujarnya.

Sejumlah fasilitas tersebut, di antaranya fasilitas kesehatan berupa peralatan dan perlengkapan medis, serta tenaga medis dari TNI AL siaga apabila diperlukan.

Selain itu, fasilitas taman bacaan untuk meningkatkan literasi masyarakat, khususnya anak-anak di daerah itu.

Pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mendukung program Kampung Bahari Nusantara dan akan terus sinergi dengan TNI AL, terutama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Terpilihnya Pulau Miang menjadi Kampung Bahari Nusantara melalui pertimbangan pertahanan dan keamanan, kemudian perekonomian, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

“Program Kampung Bahari Nusantara diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nelayan dan pengembangan potensi wisata maritim menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pesisir,” ujar Joni. (adv)

« Previous Page — Next Page »