Pembangunan Infrastruktur Prioritas Kebutuhan Masyarakat

SANGATTA– Masyarakat di sejumlah kecamatan meminta agar infrastruktur jalan terus digalakkan. Terutama pengecoran jalan, karena dinilai prioritas bagi kebutuhan masyarakat. Sebab, jika pembangunan infrastruktur lancar, pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik.

“Kami akan terus perjuangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan ini. Hal itu juga sesuai janji Bupati Ardiansyah Sulaiman yang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ke depannya,” kata Ketua DPRD Joni, Selasa (27/6/2023).

Salah satu contohnya di kecamatan Kaliorang dan Kaubun. Kedua kecamatan ini cukup strategis, karena banyak petani yang memerlukan infrastruktur jalan, untuk kepentingan pemasaran produk pertanian petani itu sendiri.

Bahkan kecamatan Kaliorang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Menurut Joni, wajar jika masyarakat kecamatan ini menuntut pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas.

“Warga memerlukan infrastruktur yang baik untuk kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Masyarakat Kaliorang memprioritaskan pengecoran jalan,” ungkap politisi PPP ini.

Ironisnya, meski kawasan industri kondisi jalan di Kecamatan Kaliorang banyak yang rusak. Hampir semua desa yang berada di wilayah kecamatan itu meminta untuk pengecoran kembali.

“Ada yang sudah pengerasan dan diaspal namun kondisinya rusak sehingga warga Kaliorang meminta pengecoran kembali,” tambah Joni.

Ia berharap dengan pengecoran jalan beton tersebut, dapat mempermudah lalu lintas masyarakat Kecamatan Kaliorang dalam menjalankan roda ekonomi di wilayah itu. (adv)

Dikhawatirkan Serapan Anggaran Tak Maksimal, Terjadi SiLPA Lagi

SANGATTA –  Pengalaman tahun 2022 lalu terkait penyerapan anggaran, diharapkan tidak terulang kembali tahun 2023 ini. Tahun lalu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berlasan tidak terserapnya anggaran lantaran waktu terbatas.

“Sekarang sudah bulan Juni, namun serapan anggaran juga masih terkesan lamban. Sudah seharusnya terkait pengadaan barang dan jasa, bisa dilakukan sejak awal. Sehingga tidak ada alasan lagi terkait waktu pelaksanaan,” ujar anggota DPRD Kutim David Rante.

Pihaknya khawatir, jika penyerapan anggaran tidak sesuai espektasi akan terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) seperti tahun lalu yang mencapai sekitar Rp 1,5 trilyun. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi seperti tahun lalu,” ujarnya, Senin (26/6/2023).

Kalau tahun lalu menurutnya, dia dan rekan-rekan anggota dewan lainnya masih bisa memaklumi, lantaran alasan waktu terbatas. Sebab, tahun lalu, penggelontoran anggaran dari Pemerintah Pusat diperoleh saat APBD Perubahan.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kutim ini, keterbatasan waktu pelaksanaan program pembangunan menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyerap anggaran tahun lalu.

Dengan tenggang waktu yang cukup mepet, karena hanya menyisakan dua bulan saja, David Rante menyebutkan, praktis banyak OPD yang kurang memaksimalkan melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya.

“Wajar saja, jika ada sebagian program yang tidak dapat  terealisasi sepenuhnya. Bahkan ada juga program yang tidak bisa dikerjakan sama sekali, lantaran waktunya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan,” imbuhnya.

Namun untuk tahun 2023 ini, diharapkan penyerapan anggaran bisa lebih maksimal lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah, tidak lama lagi bakal ada pembahasan anggaran Perubahan, apakah serapan bisa lebih optimal.  (adv)

Warga Inginkan Bantuan Alat Pertanian dan Infrastruktur

SANGATTA  –  Sebagian besar warga menginginkan pembangunan infrastruktur maupun bantuan alat pertanian. Sebab, sebagian besar warga berprofesi sebagai petani, sehingga mereka menginginkan bantuan yang bisa mendukung kesehariannya.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kutim H

an, Senin (26/6/2023), ketika ditanya terkait aspirasi masyarakat selama ini. Menurutnya, banyak usulan yang disampaikan masyarakat kepada reken-rekan anggota dewan saat melaksanakan reses beberapa waktu lalu.

Bukan itu saja. Jalan pendukung pertanian juga diusulkan, guna memperlancar saat pengangkutan hasil panen di masa mendatang. Seperti di Teluk Pandan dan Bengalon, sebagian warga menginginkan pembangunan jalan pendukung pertanian.

Dalam gelaran reses tersebut, terdapat beberapa usulan yang dominan, seperti bantuan peralatan pertanian dan semenisasi jalan poros desa. Pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.

“Dalam kunjungan itu, rata-rata masyarakat minta bantuan di bidang pertanian, seperti bantuan pupuk, dan juga alat pertanian atau perkebunan untuk memudahkan mereka bertani dan meningkat produktivitas,” ungkap politisi Nasdem tersebut.

Dikatakan, berbagai usulan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya, akan terus diperjuangkan secara maksimal oleh anggota DPRD Kutim. Para wakil rakyat itu ikut memperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran yang disampaikan kepada Dinas teknis, untuk ditindaklnjuti.

Seperti yang pernah dilakukan saat reses ke sejumlah daerah, seperti Bengalon, Rantau Pulung dan Teluk Pandan beberapa waktu lalu, Arfan juga memperoleh banyak aspirasi dari masyarakat yang dikunujunginya.

Menurutnya usulan itu, adalah hal yang memang dibutuhkan petani karena memang rata-rata masyarakat di Desa Teluk Pandan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

“Selain menyerap aspirasi, kegiatan ini juga merupakan ajang silaturahmi dengan konstituen di daerah pemilihan,” terang Arfan.

Karena banyak usulan, pihaknya akan berusaha memperjuangkan dna berkoordinasi dengan dinas terkait, agar usulan itu bisa direalisasikan melalui dinas teknis. (adv)

Fraksi DPRD Kutim Hadiri Peringatan Bulan Bung Karno

SANGATTA – Peringatan Bulan Bung Karno yang dipusatkan di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (24/6/2023) memberikan semangat bagi seluruh kader dan pengurus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Termasuk dari Kutai Timur yang turut hadir pada acara tersebut.

Ketua Umum PDI Perjuangan megawati Soekarno Putri meminta para anggota fraksi dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan mereka bahwa perjuangan untuk rakyat adalah inti dari perjuangan partai tersebut.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim yang terdiri empat orang, hadir juga pada acara tersebut. Yakni, Ketua Fraksi Siang Geah, Wakil Ketua Faizal Rachman, Sekretaris Yusuf T Silambi dan anggota Yuli Sa’pang.

Menurut Faizal kehadirannya bersama rekan-rekan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim merupakan kehormatan. Sebab, yang hadir pada acara itu tokoh-tokoh penting dari partai dan pengurus serta simpatisan dari seluruh Indonesia.

“Kami bangga bisa hadir pada acara peringatan Bulan Bung Karno tahun ini. Semoga ini bisa memberikan motivasi dan semangat bagi kami, untuk memperjuangkan rakyat di Kutim,” ujar Faizal.

Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim, Siang Geah menyambut baik pidato Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. “Kami merasa terhormat dapat hadir di puncak perayaan ini dan mendengarkan langsung pesan dari Ibu Megawati. Kami siap melaksanakan amanah partai dan bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.

Saat pidoto, Ketua Umum Megawati membangkitkan semangat bagi kader dan pengurus partai. Megawati menekankan pentingnya peran para anggota fraksi dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan mereka bahwa perjuangan untuk rakyat adalah inti dari perjuangan partai tersebut.

“Rakyat itu akar rumput, kenapa? Karena lapangan ini (bayangkan saja) ada rumputnya, ditutupi, tapi nanti kalau dibuka, bisa cepat bertumbuh kembali. Jadi rakyat itu adalah Akar Rumput, itu tidak pernah bisa dipunahkan saudara-saudara ingat itu,” ujar Megawati.

“Karena apa kata Bung Karno, di dalam gubuk-nya rakyat miskin itulah energi perjuangan kepartaian berasal dan Tuhan bersemayam di gubuk-nya rakyat-rakyat miskin,” tutur Megawati.

Selanjutnya Ketua Umum, yang juga Putri bung Karno tersebut menyampaikan bahwa seluruh kader partai harus turun kebawah untuk bekerja langsung untuk rakyat. (adv)

Masyarakat Pedalaman Dambakan Pembangunan Infrastruktur

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim, Yan mengatakan, masyarakat di Pedalaman Kutai Timur masih mengidamkan pembangunan infrastruktur. Warga berharap, jika jalan bagus, transportasi dan komunikasi bisa lebih lancar lagi.

“Apabila jalannya bagus dan bisa dilintasi dengan lancar, masyarakat tidak lagi kesulitasn dalam menjual atau memasarkan hasil produksi pertanian,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kutim ini.

Dikatakan, jika pada musim hujan, di berbagai daerah di pedalaman Kutim mengalami kesulitan. Terlebih jalannya masih berupa tanah, sehingga kondisinya becek dan berlumpur.

“Coba jalan ke daerah hulu, mau lewat aja susah. Apalagi kalau pasa musim hujan. Belum lagi masyarakat yang mau mengangkut hasil pertaniannya tentu tidak bisa lancar. Nah, jika  infrastruktur jalan sudah diperbaiki, masyarakat sangat terbantu, lantaran tidak mengalami kesulitasn lagi,” ujar Yan.

Kutai Timur yang tahun ini memiliki alokasi anggaran cukup besar, sudah seharusnya program pembangunan infrastruktur jalan segera dilaksanakan. Sebab, ketika Musrenbang beberapa waktu lalu, masyarakat kebanyakan mengusulkan pembangunan infrastruktur seperti itu.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sendiri juga memprioritaskan terkait pembangunan infrastruktur tersebut, sesuai dengan keingnan masyatakat. Nah, ini sudah sesuai, antara keinginan masyarakat dan program pemerintah.

“Tinggal bagaimana melaksanakan eksekusi saja di lapanga. Apalagi ditunjang dengan anggaran yang memadai,” tambah Yan.

Menurutnya, dengan dukungan anggaran yang cukup memadai saat ini, seharusnya Pemkab Kutim lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, untuk mengejar ketertinggalan khususnya di bidang infrastruktur. Jangan sampai terkesan santai-santai saja.

“Kami (DPRD) sudah berulang kali mengingatkan kepada Pemkab Kutim terkait masalah ini. Salah satu tujuannya agar semua OPD bisa maksimalkan daya dukung yang dimiliki, karena demi kepentingan masyarakat di seluruh Kutim,” ucap Yan.

Pihaknya meminta kepada Pemkab untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum bisa bekerja secara maksimal. Terutama terkait pengelolaan dan penyerapan anggaran khususnya dalam pembangunan bidang Infrastrukur.

“Ini sudah bulan Juni, kok kesannya santai saja. Sudah seharusnya belajar dari pengalaman tahun lalu. Sebab, dalam laporan LKPJ Bupati, disebutkan ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup besar, sekitar Rp 1,5 trilyun” ujar anggota DPRD Kutim Yan. (adv)

« Previous Page — Next Page »