Gagalnya Panen Padi di Kaubun Perlu Dilakukan Penelitian

SANGATTA – Gagalnya panen padi petani di Kecamatan Kaubun, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Apakah hanya akibat serangan hama semata, atau lantaran diapit sejumlah perkebunan kelapa sawit.

“Apakah gagalnya panen itu semata-mata disebabkan hama atau memang ada hubungannya dengan tanaman kelapa sawit yang ada di sana. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam,” kata Faizal, anggota DPRD Kutim Faizal Rachman.

Dikatakan, apakah ada dampaknya tanaman sawit yang mengeliling tanaman padi di kawasan Kaubun tersebut. Tentunya diperlukan  solusi sehingga petani di Kaubun bisa tetap eksis dan semangat dalam bercocok tanamn padi.

Kemudian dia memberikan contoh terkait gagalnya panen seorang petani di kawasan Kaubun tersebut. Sekitar lahan pertanian padi sawah 10 hektare warga gagal panen, gara-gara diserang hama.

Menurut Faizal, Kutai Timur yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit menjadi kebanggaan. Di sisi lain, lahan pertanian juga tetap diperlukan, agar para petani, terutama lahan sawah masih tetap eksis.

Pihaknya meminta kepala Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Dari hasil penelitian nantinya bisa diketahui penyebab gagalnya panen petani itu.

“Dalam melakukan penelitian,  bisa menggandeng STIPER (Sekolah Tingg Ilmu Pertanian). Maksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, guna membangkitkan produksi pertanian di sini (Kutim),” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Sebagai contoh menurut Faizal, sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Kaubun berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit. Apa kah hal itu berdampak terhadap taman tumbuh padi atau tidak, perlu dilakukan penelitian lebih jauh.

“Rata-rata sawah di sini, posisinya di antara perkebunan kelapa sawit. Sehingga banyak serangga yang sewaktu-waktu meneyrang tanaman padi petani. Ini menjadi keluhan mereka (petani) harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli obat pembasmi hama,” jelas Faizal.

Selain itu, petani di Kaubun juga mengeluhkan kelangkaan pupuk dan harganya cukp mahal. “Banyak petani, terutama di kawasan Kaubun mengeluhan tingginya biaya produksi padi sawah. Untuk itu, saya meminta bisa intervensi terkiat hal ini,” ujar Faizal.(adv)

Sejak Tahun 2017 Sudah Perjuangkan Hukum Adat Wehea

SANGATTA– Keberadaan hutan Wehea yang terjaga dengan baik, diperlukan payung hukum, agar tetap lestari. Berbagai upaya terus dilakukan, untuk pengakuan sebuah hukum adat di kawasan tersebut.

“Terlebih saat ini dengan adanya politik karbon,  kita bisa dapat duit. Hanya dengan menjaga hutan saja kita belum melakukan pengeloaan. Jika lebih dari itu, memungkinkan memperoleh dana yang lebih juga,” kata anggota DPRD Kutim Siang Geah.

Pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, agar hukum adat itu bisa diakui. Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini juga telah berupaya menjelaskan ke pihak-pihak, agar dimengerti persoalan dan konsistensi warga Wehea dalam menjaga hutannya dengan baik.

Dikatakan, pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengakuan masyarakat hukum adat hutan Wehea yang sudah sejak tahun 2017 lalu, namun selalu gagal. Bahkan tidak memperoleh respon dari berbagai pihak.

“Padahal tujuan kami bagaimana Perda itu menguatkan dalam proses penjagaan hutan Wehea. Kendati demikian, say tidak lelah dan akan terus memperjuangkannya,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim ini menyebut, apabila ada payung hukum yang mengatur dalam pengelolaan kawasan hutan lindung, lebih memudahkan dalam penanganan dan penguatan dalam menjaga kelestarian alam hutan yang masih banyak terdapat di berbagai wilayah di Kutim, termasuk Wehea.

Seperti diketahui, Kaltim sendiri menjadi provinsi pertama di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Pasifik yang berhasil melaksanakan program penurunan emisi karbon  melalui Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF). Adapun kompensasi dana karbon sendiri saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan.  Besaran dana kompensasi yang dihasilkan dari hutan Kaltim adalah sebesar USD 110 juta dan sudah terbayarkan sebesar USD 20,9 juta.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga ingin menegaskan bahwa masih ada masyarakat yang terus berkomitmen ingin menjaga kelestarian hutan, namun disisi lain pihaknya juga meminta perhatian dari  seluruh pemangku kepentingan  agar bisa duduk bersama untuk mengatasai permasalahan tersebut.

“Jadi konpensasi apa yang akan kita berikan kepada masyarakat yang terus menjaga hutan,” ucap Siang Geah. (adv)

Masyarakat masih Mengidamkan Pembangunan Infrastruktur

SANGATTA– APBD Kutim tahun 2023 ini yang mencapai sekitar Rp 5,9 trilyun, sudah seharusnya bisa dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) secara maksimal, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya pembangunan infrastrukur jalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kutim Yan. Menurutnya, di berbagai wilayah Pedalaman Kutim, masyarakat masih mengidamkan pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga transportasi dan komunikasi bisa lebih lancar lagi. Terlebih dalam menjual atau memasarkan hasil atau produksi pertanian tidak terkendala, jika kondisi jalan mulus.

“Coba jalan ke daerah hulu, mau lewat aja susah. Apalagi kalau pasa musim hujan. Belum lagi masyarakat yang mau mengangkut hasil pertaniannya tentu tidak bisa lancar. Nah, jika  infrastruktur jalan sudah diperbaiki, masyarakat sangat terbantu, lantaran tidak mengalami kesulitasn lagi,” ujar Yan.

Untuk itu, Pemkab Kutim diminta segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum bisa bekerja secara maksimal. Terutama terkait pengelolaan dan penyerapan anggaran khususnya dalam pembangunan bidang Infrastrukur.

“Ini sudah bulan Juni, kok kesannya santai saja. Sudah seharusnya belajar dari pengalaman tahun lalu. Sebab, dalam laporan LKPJ Bupati, disebutkan ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup besar, sekitar Rp 1,5 trilyun” ujar Yan.

Menurutnya, dengan dukungan anggaran yang cukup memaadai saat ini, seharusnya Pemkab Kutim lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, untuk mengejar ketertinggalan khusunya di bidang infrastruktur. Jangan sampai terkesan santai-santai saja.

“Kami (DPRD) sudah berulang kali mengingatkan kepada Pemkab Kutim terkait masalah ini. Salah satu tujuannya agar semua OPD bisa maksimalkan daya dukung yang dimiliki, karena demi kepentingan masyarakat di seluruh Kutim,” ucap Yan. (adv)

Petani di Kutim Disarankan Menggunakan Peralatan Modern

SANGATTA – Petani di Kutim yang sebagian masih menggunakan cara-cara tradisional, diharapkan bisa beralih ke teknologi pertanian yang lebih modern. Sebab, selain menghemat biaya, juga tenaga.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diharapkan bisa memberikan bantuan peralatan pertanian yang modern kepada para petani. Terutama terkait saat panen padi, sehingga para petani bisa lebih hemat.

“Kita ingin para petani di Kutim bisa memanfaatkan alat teknologi pertanian yang sudah modern. Meski harganya tidak murah, namun bisa meminta bantuan ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui kelompok tani,” ujar anggota DPRD Kutim Faizal Rachman.

Demikian juga terkait penggilingan padi, bisa menggunakan alat-alat yang lebih modern lagi. Dengan demikian hasil produksinya diharapkan menjadi lebih baik apabila menggunakan alat modern.

Bukan itu saja. Jika dipasarkan ke luar, kemasan produknya diharapkan juga bisa lebih baik lagi. Sebab, selama ini kemasan produk pagi di Kaubun masih belum memadai dan kurang menarik dibanding dengan produk luar Kutim.

“Beras kita masih kalah penampilan dari produk dari luar daerah. Sebab, kebanyakan petani kita masih menggunakan Satake (penggiling padi) yang memiliki kualitas yang kurang baik. Berbeda dengan petani dari luar yang sudah menggunakan alat yang canggih,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Menurutnya, kenapa para petani masih banyaknya memanfaatkan Satake, sebab masih bisa memperoleh Dedak padi yang memiliki ekonomis.  Bahkan hal itu bisa menutup biaya produksi.

“Meskipun sudah memiliki alat yang memadai untuk bisa menghasilkan beras yang bagus, petani lebih memilih pakai Satake. Alasannya, ada produk turunannya, yakni dedak dan bisa dijual lagi,” ujar Faizal.

Namun di sisi lain, beras yang dihasilkan petani asal Kecamatan Kaubun lebih unggul dibandingkan beras luar Kutim. Sebab, beras asal Kaubun mempunyai tekstur yang bagus saat dimasak. Sehingga banyak diminati oleh masyarakat, terutama warga lokal.

“Keuntungan kita di sini, karena berasnya baru jadi tanpa bahan pengawet. Ketika dimasak rasanya enak dan pulen. Walaupun penampilannya kalah dibanding berasa dari Sulawesi dan Jawa,”

kata Faizal. (adv)

Masyarakat Diimbau Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau

SANGATTA – Jika mengacu pada prediksi musim kemarau yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, diperkirakan terjadi pada awal Juni hingga Agustus 2023 mendatang.

Terkait prediksi terjadinya musim kemarau tersebut, diimbau masyarakat tetap waspada. Sebab, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) termasuk rawan terhadap terjadi bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Guna menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lana itu, saya mengajak kepada masyarakat untuk tetap wadpada. Nah, saat ini sudha masuk bulan Juni, sehingga diperlukan semua lapisan masyarakat untuk waspda terjadinya kebakaran,” kata Ketua DPRD Kutim H Joni, Sabtu (24/6/2023).

Dia mengajak kepada seluruh stakeholder dan masyarakat agar selalu waspada bencana yang terjadi di musim kemarau. Terutama, kebakaran hutan dan lahan.

Dia mengatakan, musibah Karhutla rawan terjadi saat musim kemarau. Namun itu bisa diantisipasi asalkan seluruh elemen berniat menjaga dan menahan diri, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Jika musim kemarau terjadi, kekeringan pasti juga ada di mana-mana. Lahan dan hutan sering terjadi kebakaran. Sehingga kehati-hatian harus selalu dilakukan sejak dini.

Agar musibah kebakaran tidak terjadi, diperlukan peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat, dalam menjaga lahan dan pekarangan. “Jika akan membuka lahan untuk perkebunan, harus dijaga dengan baik. Jangan membakar sampah secara sembarangan atau rumput yang sudak kering, lantaran rawan terjadi kebakaran yang bisa merembet ke mana-mana,” ujar Joni.

Kepada Pemerintah, dalam hal ini Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD), untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa meningkatkan kewaspadaan kebakaran hutan dan lahan tersebut. (adv)

« Previous Page — Next Page »