SiLPA Tunjukkan Ketidakefisienan dalam Perencanaan

SANGATTA – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022, menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya anggota DPRD Kutim Faizal Rachman.

“SiLPA yang signifikan menunjukkan ketidakefisienan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. Kami akan mengidentifikasi penyebab besarnya SiLPA dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan di masa mendatang,” ujar Faizal.

Dia juga kembali menyoroti terkait serapan tahun anggaran 2023 ini juga masih lamban. Sebab, sampa bulan Juni saja belum mencapai 40 persen. Dia tak ingin, tahun ini kembali terjadi SiLPA seperti tahun lalu, akibat serapan anggaran yang tidak maksimal.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini demi tercapainya masukan konstruktif demi kebaikan Kutai Timur di masa mendatang,” ujar Faizal.

Hal yang sama pernah disampaikan saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD tahun 2022 lalu. Guna mempercepat serapan anggaran, diharapkan program yang prioritas secepatnya dilaksanakan.

“Termasuk proyek-proyek fisik seperti pembangunan infrastruktur. Demikian juga pengadaan barang juga segera dilaksanakan. Jika program terlaksana, tentunya akan da serapan anggaran yang sesuai,” kata Faizal.

Pihaknya berharap, kritik dan saran dari rekan-rekan anggota dewan bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi Pemkab Kutim, terutama dalam menyusun kebijakan dan perbaikan pelaksanaan anggaran daerah.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan anggaran demi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kutai Timur,” kata Faizal.

Menurutnya, terjadinya SiLPA yang cukup signifikan tahun lalu, mendadakan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, Pemkab Kutim diminta untuk berhati-hati dan terus melakukan pengawasan internal dengan baik.

“Kami berharap agar Pemkab Kutim bersama dengan DPRD nantinya, dapat berkordinasi dengan baik. Sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang lebih optimal,” tutur Faizal. (adv)

Siang Geah : Bermimpi Hutan Wehea – Kelay, Jadi Kampus Peradaban

SANGATTA– Bentang alam hutan Wehea – hutan Kelay yang cukup asri, diharapkan menjadi salah satu role model kawasan esensial ekosistem di Indonesia. Bahkan kawasan itu juga memperoleh perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat maupun daerah.

“Ini menjadi mimpi besar kami sebagai warga Kutim, agar kawasan tersebut menjadi kampus peradaban. Khususnya bagi kalangan anak muda untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia. Sebab, di kawasan hutan tersebut mengandung banyak spesies yang masih belum terungkap,” ujar anggota DPRD Kutim Siang Geah, Jumat (23/6/2023).

Bahkan dengan terpilihnya Provinsi  Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menurutnya, menjadi kesempatan yang baik untuk menjadikan Bentang alam Wehea- Kelay menjadi salah satu kawasan percontohan. Terutama  terkait bagaimana pengelolaan dan pelestarian hutan secara alami, namun tetap memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya.

“Kalau ada yang berbicara tentang hutan, sudah pasti menunjuk kawasan esensial bentang alam Wehea – Kelay. Ini yang akan kita tunjukkan kepada dunia, bahwa di Kutim masih memiliki sebuah hutan yang asri dan terjaga dengan baik oleh masyarakat adat setempat,” imbuhnya.

Untuk tetap menjaga agar kawasan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, anggota komisi A DPRD Kutim Bidang Pemerintahan ini, mengaku pihaknya melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk perusahaan yang ada di sekitar kawasan yang diperkiraan memiliki luas sekitar 1.800 ribu hektare.

“Misalnya perusahaan perkebunan harus memiliki kawasan konservasi dan kami kerjasama. Salah satunya melalukan  patroli setiap saat. Jika perusahaan yang menjaga sendiri pasti dirambah masyarakat. Namun kalau penjaganya masyarakat sekitar, tentunya nggak bakal berani. Sehingga kawasan tersebut tetap aman,” bebernya. (adv)

STIPER Perlu Terus Dipromosikan

SANGATTA – Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) yang didirikan Pemkab Kutim beberapa tahun lalu, menjadi kebanggaan masyarakat Kutim. Sebab, perguruan tinggi ini juga telah menghasilkan ribuan sarjana dan bekerja di berbagai sektor.

Untuk itu, masyarakat Kutim diimbau untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut, lantaran alumninya juga bisa berkarya sesuai bidang ilmunya. Dan, Pemkab Kutim diminta untuk terus mendorong agar perguruan tinggi tersebut terus eksis dan menjadi kebanggaan masyarakat Kutim.

“Agar keberadaan STIPER maskin eksis, harus terus dilakukan promosi ke daerah-daerah. Putra-putri Kutim di desa dan kecamatan, bisa melanjutkan studi ke STIPER, setelah lulus SMA di kecamatan,” kata anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman.

Alumni STIPER ini mengajak kepada warga di Kutim, terutama di kecamatan-kecamatan yang baru lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk melanjutkan studi di STIPER. Tidak jauh-jauh ke daerah lain, namun di Kutim sudah ada perguruan tinggi yang cukup memadai.

“Pesannya untuk adik-adik SMA. Jika tidak memungkinkan kuliah d luar Kutim, bisa kuliah di Sangatta saja. Saya berharap bisa  bergabung karena memang potensi kita luar biasa di bidang pertanian ini,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Dijelaskan, kampus biru tersebut merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk mencetak tenaga ahli di bidang pertanian. Selain itu mampu mendorong pertumbuhan dan inovasi di sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur

“Jadi dengan adanya STIPER saat ini banyak sekali yang bisa di Kembangan. Misalnya bekerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan berbagai penelitian sektor pertanian di Kutim,” kataynya.

Di Kutim juga banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan pengembangan penelitian. Selain itu, Pemkab Kutim yang memiliki program pengembangan agribisnis memang cocok untuk berusaha di sektor yang satu ini.

“Sejak awal didirikan STIPER, memang bertujuan membantu Pemkab Kutim dalam pengembangan sektor agribisinis dan agroindutri. Sudah saatnya STIPER berperan aktif di sektor tersebut. Mahasiswanya bisa diajak untuk mengembangkannya. Demikian juga alumnialmuninya, bisa diarahkan ke sana,” ujar Faizal. (adv/*)

Serapan Lambat, Dikhawatirkan Peroleh Sanksi Pusat

SANGATTA– Penyerapan anggaran APBD Kutim yang dinilai masih lambat, dikhawatirkan ada sanksi atau kebjakan lain dari pemerintah pusat. Sehingga, bisa saja dana gtransfer dikurangi atau di stop sementara, lantaran penggunaan uang tidak efektif di Kutim.

Kekhawatiran itu diungkapkan anggot DPRD Kutim Yan, yang saat ini melihat serapan anggaran hingga bulan Juni masih belum signifikan. Dia khawatir, pemerintah puta memiliki penilaian yang lain terhadap kinerja atau penyerapan anggaran tersebut.

“Misalnya begini. Pemerintah Pusat menilai, sepertnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) Kutim tidak perlu uang lagi. Sebab, dikasih banyak tidak bisa menggunakannya,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kutim Bidang Kesejahteraaan Rakyat ini.

Jika hal itu terjadi, justru rakyat lah yang dirugikan. Sebab, sampai saat ini dia melihat Pemkab Kutim belum melakukan penyerapan anggaran untuk pembangunan secara optimal. Hal itu bisa terlihat dari banyaknya program yang belum berjalan meskipun sudah memasuki pertengahan tahun.

“Saya harap Bupati dan Wakil Bupati sebagai pucuk pimpinan Pemkab Kutim, terus lakukan pengawasan terhadap kinerja bawahanya di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi harus dilakukan. Kalau ada masalah segera dicari solusinya,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyoroti kinerja Pemkab Kutim yang saat ini terlihat rajin turun untuk ke kecamatan. Langkah ini  menurutnya kurang memberikan dampak yang optimal bagi masyararakat.

“Berbeda penilaiannya, ketika turun ke lapangan atau desa sambil membangun atau meresmikan hasil pembangunan. Jika seperti itu wajar saja. Ada progress pembangunan dan penyerapan anggaran yang bisa dibanggakan,” katanya.

Dengan dukungan anggaran cukup besar seperti saat ini, masyarakat memiliki harapan besar terkait pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Terutama terkait infrastrukur dasar yang bisa segera direalisasikan oleh Pemkab Kutim di semua wilayah. (adv)

Pansus Raperda Pertanggungjawab Pelaksanaa APBD 2022 Tancap Gas

SANGATTA – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pertanggungjawab Pelaksanaa APBD 2022 yang telah dibentuk beberapa waktu lalu, langsung tancap gas. Yang jelas sudah mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dimintai data dan keterangan.

Menurut Ketua Pansus, Sayid Anjas, pihaknya melakukan rapat dengan Inspektorat. Pansus meminta data-data OPD yang ada temuannya, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun belum diberikan, lantaran belum ada rincianya secara detail.

Dikatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, tentu ada temuannya. Nah, OPD mana saja dan berapa besarannya, masih dilakukan pendataan.

“Belum dirincikan dan masih global. Saya minta hasil temuan itu dirinci semua. Setelah direkap datanya, nanti akan kelihatan, berapa jumlahnya dan OPD mana saja,” ujar politisi Partai Golkar ini, Kamis (22/6/2023).

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah DPRD membentuk Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, akan bekerja marathon. Sebab, ditargetkan akhir bulan Juli nanti sudah selesai pembahasan masalah ini.

Dikatakan, ketika rapat dengan Itwil pihaknya baru merekap di SKPD mana saja yang terdapat temuan, sesuai LHP BPK. Itwil  baru buat laporan. Jadi saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dulu.

Setelah melakukan pengumpulan data, dalam rapat pertemuan selanjutnya akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang terdapat temuan BPK untuk dimintai penjelasan.

“Kita hanya focus pada OPD yang ada temuan dalam LHP BPK tersebut. Bagi yang tidak ada, yaa tidak dipanggil,” ujar Anjas.

Dikatakan, bagi OPD yang ada temuan dalam LHP BPK itu, pihaknya akan melakukan pemanggilan ke DPRD, untuk diminta penjelasannya. “Bukan kami mengadili, namun untuk mencari soluasi bagaimana ke depannya, agar tidak terjadi lagi temuan,” katanya.

Tentunya, temuan itu juga harus ditindaklanjui. Nah, bagaiamana upaya OPD yang bersangkutan setelah ada temuan tersebut. Dalam pertemuan selanjutnya akan dibahas bersama. (adv)

« Previous Page — Next Page »