Pemkab Diminta Tuntaskan Blank Spot di Kutim

SANGATTA– Berbagai kendala komunikasi yang dialami masyarakat pedalaman, perlu dicarikan jalan keluar yang baik. Sejumlah lokasi blank spot untuk segera diselesaikan.

“Pemkab Kutim harus segera menuntaskan blank spot yang ada di pedalaman. Sehingga masyarakat bisa ‘merdeka’ dalam berkomunikasi, di tengah teknologi informasi yang canggih sekarang ini,” kata anggota DPRD Kutim Siang Geah.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, masih ada sebagian kawasan di pedesaan di Kutim yang mengalami blank spot. Hal ini harus digenjot, agar semua desa dapat melek teknologi informasi. Masalah ini harus segera dituntaskan di masa mendatang.

Sebab, ketika turun ke lapangan, ada masyarakat yang mengadukan terkait blank spot tersebut. Di sejumah desa masih mengalami kendala, sehingga perlu dilakukan pembangunan jaringan atau mengatasi hal ini.

“Perlu dilakukan kajian mendalam, agar secepatnya Kutim bebas dari blank spot ini. Sehingga masyarakat di seluruh pelosok desa bisa menikmati teknologi informasi yang semakin canggih ini,” ujarnya.

Dikatakan, terdapat sekitar 30 desa dari 135 desa atau sebesar 21,58 persen berstatus blank spot. Dan 78,42 persen telah mencakup lain dengan komunikasi penggunaan telepon seluler dan jaringan internet.

Kemudian pihaknya juga meminta kepada pemerintah agar menjalankan program-program pelayanan dasar, sesuai standar pelayanan maksimal seperti penuntasan kemiskinan, pembangunan sektor kesehatan masyarakat dan lainnya.

Menurut Siang, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2018 pasal 20, disebutkan jika pemerintah dalam hal ini Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM (Standar Pelayanan Maksimal) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 sampai dengan pasal 10, akan dijatuhi sanksi administratif.

“Terkiat hal ini kami berharap program standar pelayanan maksimal, hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara baik,” kata Siang yang juga sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim ini. (adv)

Pemkab Diminta Kejar Ketertinggalan Infrastruktur

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim Yuli Sa’pang meminta agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), fokus mengejar ketertinglan pembangunan. Khusunys di bidang infrastruktur dasar utamanya jalan penghubung antar kecamatan, yang menjadi salah satu permasalahan di kabupaten yang memiliki 18 Kecamatan ini.

“Termasuk melanjutkan pembangunan pelabuhan yang akan menjadi aset pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah kita (Kutim),” ujarnya.

Meskipun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya sempurna, terutama pengerjaan program pembangunan melalui skema tahun jamak Multy Years Contract (MYC). Sebab, hingga saat ini masih terkesan jalan di tempat. Namun politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini,  optimis kegiatan itu bisa berjalan. Pihaknya akan  terus mendorong, agar pemerintah terus konsentrasi melaksanakan berbagai program pembangunan di seluruh wilayah yang Kutim.

“Sudah seharusnya sejak awal sudah  dilaksanakan kegiatan teersebut. Termasuk pembangunan infrastruktur melalui MYC.  Jangan sampai kita mengalami permasalahan seperti tahun lalu, yakni terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup besar,” imbuhnya.

Pihaknya juga meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa memaksimalkan daya dukung anggaran yang ada saat ini. Salah satunya membuat program yang langsung memberikan dampak positif terhadap pelayanan, karena menjadi titik terpenting untuk memenuhi harapan seluruh masyarakat.

“Saya juga minta agar pemerintah memberikan alokasi yang memadai bagi seluruh OPD, agar mereka juga bisa kerja secara maksimal,” ucap anggota Komisi D DPRD Kutim Bidang Kesejateraan Rakyat ini.

Dengan anggaran yang memadai, ujar Yuli Sa’pang diharapkan semua program dapat tercover di masing-masing OPD. Sehingga upaya pemerintah untuk melakukan peningkatan pelayanan bisa maksimal. (adv)

Pemkab Kutim Didesak Terbitkan Perbup Turunan Perda Nomor 1 Tahun 2022

SANGATTA- Anggota DPRD Kutim Yan meminta agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup), sebagai bagian dari turunan produk hukum terkait Perturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sehingga reguliasi itu bisa segera diterapkan di lapngan dengan baik.

“Saya hitung ada 10 Perbup yang harus diterbitkan, terkait untuk dukungan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini. Jika tidak segera diterbitkan Perbup, jangan sampai produk hukum ini nantinya justru tidak bisa efektif dalam penerapannya di lapangan,” ujarnya.

Dirinya menyebut, Perda yang disahkan pada bulan Juni 2022 lalu, diharapkan bisa menjadi wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Khusunya para pencari kerja lokal yang selama ini merasa kesulitan untuk bisa bersaing dalam industri kerja. Sebab, dalam Perda tersebut setiap  perusahaan di wajibkan untuk memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen.

“Sampai sekarang Perbupnya aja belum ada. Jika seperti itu, saya tidak yakin Perda Ketenagaakerjaan itu dapat berjalan secara optimal,” imbuh Ketua komisi D DPRD Kutim Bidang kesejahteraan Rakyat ini.

Selain itu, belum adanya Perbup yang menjadi bagian yang mengatur teknis pelaksanaaan dalam Perda tersebut, Pemkab Kutim  juga tidak bisa langsung melakukan intervensi, apabila ada perusahaan yang ingin melakukan penerimaan tenaga kerja dan tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh daerah. Hal-hal seperti ini seharunys bisa diantisipai sejak dini.

“Jadi, jangan paksa perusahaan harus menerima tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen. Sebab, mekanismenya aja belum diatur, termasuk skoringnya. Mah ini harus jelas dulu. Saya minta Disnaker lebih aktif mendorong agar segera diterbitkan Perbup tersebut,” pinta Yan

Disnakertras Kutim sudah selayaknya berkomunkasi aktif dengan Bagian Hukum, agar proses penerbitan Perda ini bisa segera dilaksanakan dengan baik. (adv)

Pariwisata Berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

SANGATTA– Potensi kepariwisataan diperkirakan mampu  menjadi salah satu sektor yang bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian. Termasuk berkontribusi pembangunan infrastruktur lokal.

Guna meningkatkan sektor kepariwisataan yang lebih baik, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelontorkan anggaran yang besar. Salah satunya infrastruktur jalan menuju ke lokasi wisata.

“Kutim ini Kabupaten yang seksi. Sebab, saat ini anggaran kita memadai untuk peningkatan pembangunan sektor pariwisata. Selagi ada anggaran yang cukup, kita minta Pemkab Kutim  maksimalkan seluruh program pembangunan yang ada, termasuk di bidang pariwisata,” ujar anggota DPRD Kutim Yuli Sa’pang, Kamis (22/6/2023).

Dikatakan, potensi pariwisata di Kutim yang cukup bagus, sudah selayaknya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang. Guna mengarah ke sana, diperlukan keseriusan Pemkab Kutim dalam menangani sektor yang satu ini.

“Kita harapkan sektor pariwisata mulai digarap dengan baik. Sebab, Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kutim, belum tentu dipunyai daerah lain di Indonesia,” ujarnya.

Bahkan terkait panorama alamnya dinilai cukup bagus. Salah satunya kawasan hutan dan pantai di bawah laut yang masih cukup bagus. Jika dikelola dengan baik, menurutnya, justru bisa mendatangkan wisatawan yang mampu memberikan pundi-pundi bagi daerah.

Namun, potensi pariwisata yang sangat luar biasa tersebut, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Pemkab Kutim sebagai salah satu aset yang bisa menjadi sumber pendapatan untuk membantu program pembangunan wilayahnya.

Menurutnya, seharusnya mulai sekarang sudah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu bagian penting dari pembangunan. Sebab, selain bisa menopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pariwisata juga bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sebagai leading sektor kepariwisataan, saya berharap Dinas Pariwisata (Dispar) juga bisa disupport dengan anggaran yang memadai. Hal ini sangat penting, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dapat berkonsentrasi terhadap program pengembangan yang sudah mereka miliki,” ujar. (adv)

Pemerintah Diminta Peringatkan, Terkait Bahaya Kebakaran Lahan dan Hutan

SANGATTA – Meski musim di Kaltim dan Kutim tidak bisa diprediksi, namun saat tiba musim kemarau pasti terjadi. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran hutan dan lahan, masyarakat diingatkan sejak dini, untuk melakukan pencegahannya.

“Pemerintah sudah selayaknya memberikan peringatan sejak dini terkait prediksi jika terjadi musim kemarau. Jangan sampai peristiwa musibah dan memakan korban, baru ada peringatan,” kata anggota DPRD Kutim Faizal Rachman.

Ia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada jika terjadi musim kemarau. Sejak dini sudah selayaknya meningkatkan kesadaran bersama, melakukan antisipasi. Salah satunya menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan tempat tinggal maupun lahan yang dimiliki.

“Pembakaran sampah dan pembakaran lahan yang tidak dikontrol dan dijaga dengan baik, bisa meningkatkan risiko kebakaran hutan. Bahkan asapnya bisa berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat secara luas,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, Rabu (21/6/2023).

Untuk itu, Faizal meminta kepada seluruh masyarakat meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim dan pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca. Ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang mendukung pengurangan emisi dan upaya mitigasi perubahan iklim.

“Kita berharap masyarakat terlibat aktif terkait hal ini. Sebab, tanpa keterlibatan masyarakat, jika musim kemarau tiba, sebagian masyarakat justru memanfaatkannya untuk membakar lahan mereka,” katanya.

Dikatakan , jika melihat prediksi dari BMKG terkiat predikisi akan terjadi musim kemarau ekstrim, perlu dilakukan berbagai langkah-langkah sejak dini. Sebab, di berbagai belahan dunia diprediksi akan terjadi cuaca ekstrem.

“Jika terjadi musim kemarau di daerah ini, kita perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi lingkungan dan masyarakat,” tambahnya.

Terutama bagaimana menjaga supaya hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran bisa dihindari. Sebab, diperkirakan suhu juga akan mulai meningkat. Apa lagi kalau tiba-tiba muncul suhu panas. Semuanya harus ekstra hati-hati. (adv)

« Previous Page — Next Page »